Sroyer Mendekam di Penjara, Otto Bebas Berkeliaran

Oleh Adlu Raharusun

10 January 2018 14:07 1061 VIew

''Demianus Wanei''

Manokwari- Kuasa Hukum Elisa Sroyer, tersangka dugaan kasus korupsi pengadaan lahan sirkuit menilai perlakuan penyidik kepolisian terhadap para tersangka korupsi dianggap tebang pilih. Sikap itu ditunjukkan terutama kepada pejabat Papua Barat yang asli Papua dan Non Papua yang terjerat korupsi.

Di hadapan wartawan, Demianus mengatakan perbandingan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal LCT di Sorong Selatan yang menjerat mantan Bupati Otto Ihalauw bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini yang bersangkutan masih bebas berkeliaran.

"Klien saya (Elisa Sroyer) selama ini kooperatif menjalani pemeriksaan hingga dia ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan di Polres,” tegas Demianus Wanei.

Lanjut kata Demianus ketika seseorang dinilai cukup alat bukti dan ditetapkan sebagai tersangka, maka penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan. Lantas mengapa sampai sekarang penyidik Polda Papua Barat belum melakukan penahanan.

"Sebenarnya ada konsipirasi apa ? Ada kepentingan apa ? Kenapa yang lain bisa lalu Otto Ihalauw malah bebas berkeliaran," tegasnya.

Disinggung soal ada rumor yang beredar bahwa kasus korupsi kapal cargo Sorong Selatan akan dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri, Demianus berpandangan bahwa penyidik Polda memiliki kemampuan yang mumpuni.

"Buktinya penyidik bisa tetapkan tersangka. Itu artinya penyidik mampu. Lalu, kenapa harus dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Kalau memang benar, saya sangat tidak setuju, ada apa di balik kasus ini," kata Wanei.

Dia meminta agar penyidik tipikor Polda Papua Barat segera menahan Otto Ihalau tersangka kasus pengadaan kapal cargo. Jangan ada kesan hanya pejabat Orang Papua yang ditahan sebab tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.

Sementara Dir Krimsus Polda Papua Barat, Kombes Pol Budi Santosa yang dikonfirmasi via ponselnya, Selasa (9/1) mengaku, pihaknya masih dalam proses gelar perkara. Soal apakah kasus ini akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri, kata Budi pihaknya baru sekedar menyurat.

"Baru kita laporkan melalui persurat dan dianalisa oleh Bareskrim Polri. Nanti perkembangannya kami kabari lagi," ujarnya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal cargo di Kabupaten Sorong Selatan sebelumnya ditangani Polda Papua, kemudian diserahkan kepada Polda Papua Barat dengan pertimbangan wilayah berdasarkan surat Kapolda Papua yang ditujukan kepada Kapolda Papua Barat dengan Nomor B/680/III/2016/Ditreskrimsus tanggal 31 Maret 2016.


Berita Terkait