Saktikah Otto, Nahkoda Kapal Cargo Hingga Ke Bareskrim Polri

Oleh Adlu Raharusun

19 January 2018 02:07 824 VIew

''Ilustrasi''

Manokwari-Perjalanan kasus dugaan korupsi kapal cargo seakan mengarungi samudra yang begitu berlika-liku dengan hantaman gelombangnya. Hingga saat ini, kasusnya pun belum menemui pelabuhan yang pas, terutama dalam penuntasan kasus. 

Pengadaan kapal cargo menggunakan APBD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2007 dengan nilai yang cukup fantastis Rp 4,4 Miliar, rupanya kapal bekas yang didatangkan. Akhirnya Polres Sorong Selatan mulai mencium aroma korupsi dalam proses lelang hingga pengadaan. 

Pengadaan kapal itu diawali dengan proses penyidikan oleh Polres Sorsel,  entah apa yang jadi alasan kasus itu dilimpahkan ke Polda Papua di Jayapura yang masih memiliki wilayah hukum mencakup Papua Barat kala itu. Saat Polda Papua Barat terbentuk, penyidikan nakhoda kapal cargo pun kembali dialihkan penanganannya oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat berdasarkan surat nomor B/680/III/2016 pada 31 April 2016.

Ditangani Penyidik Polda Papua Barat,  pemenang tender pengadaan Kapal Cargo PT. Indo Nurhidayat milik H. M. Nur ditetapkan sebagai tersangka, bersama tiga orang lainya yang diduga terlibat berperan dalam kasus ini. Meski demikian peningkatan proses masih tarik ulur berkas dari penyidik Polda dan penyidik Kejaksaan Tinggi Papua. Berkas terpaksa dikembalikan beberapa kali karena dianggap belum lengkap. 

Mantan Bupati Sorong Selatan dua periode, Otto Ihalauw kemudian akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada awal tahun 2017 lalu, tetapi penyidik enggan menahan yang bersangkutan. 

"Setelah kita melakukan gelar perkara di Bareskrim Polri hasilnya kasus kapal cargo ditangani oleh mereka ( Bareskrim Polri red) itu menjadi alasan,  tetapi penyidik kita tetap dilibatkan dalam penanganan kasus ini " Ujar Direktur Kriminal Khusus Polda Barat, Kombes Pol Budi Santoso Kamis (18/1).

Alasan lain sehingga kasus ini dialihkan ke Bareskrim, karena yang bersangkutan saat ini masuk di dalam tim pemekaran calon DOB di wilayah Sorong Raya, hingga kesibukan sang mantan Bupati lebih banyak di Jakarta. 

Budi Santoso bahkan berujar, bukankah Bareskrim menangani kasus tersebut karena wilayah cakupanya luas. Dia juga meyakini kasus ini tidak berhenti dan meminta wartawan bisa berkomunikasi dengan sesama profesi di Jakarta agar mengawal kasus ini.

Nahkoda Otto Menjadi Sorotan Publik

Publik Papua Barat kemudian terkejut mendapat kabar bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Lct  oleh Pemda Sorsel dialihkan ke Bareskrim agar ditangani di sana. Berbagai spekulasi dimunculkan, ada yang menduga Polda tidak mampu menangani kasua ini, ada juga yang menuding kasus kapal kargo akan hilang dalam peredaran publik Papua Barat kalau sudah dilimpahkan ke Bareskrim Polri.

Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Filiep Wamafma menyoroti pelimpahan kasus pengadaan kapal cargo dari Penyidik Polda Papua Barat ke Bareskrim Mabes Polri. 

"Alasan pengalihan berkas oleh Polda PB ke Bareskrim  Polri karena kesibukannya di Jakarta menurut pendapat saya hal itu mengada-ngada dan tidak berdasar hukum " katanya.

Lanjut Kata Wamafma, Otto Ihalauw bukanlah seorang warga negara RI yg mendapat hak istimewa di dalam hukum, beliau bukan pejabat negara yang patut mendapat kebijakan sebagaimana disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Papua Barat.

"Tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada mantan Bupati Sorsel merupakan pidana korupsi yang merugikan keuangan daerah, sehingga pertanggung jawaban hukumnya diselesaikan melalui alat kelengkapan penegakan hukum yang ada di daerah Papua Barat atau Polres Sorong Selatan " ujarnya.

Dia menyebut, tersangka bukan pejabat negara yang diberikan hak imunitas sehingga segala proses hukum yang sudah dilaksanakan diabaikan oleh penegak hukum di daerah khususnya Polda PB. Pengalihan perkara Otto ke Bareskrim Polri tidak memiliki alasan hukum yg kuat  dan patut diduga aparat hukum Polda PB tidak mampu melaksanakan dan menyelesaikan kasus ini.

"Patut diduga bahwa ada upaya untuk menghilangkan perkara tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada OI, " tudingnya.

Mabes Polri perlu melakukan pengawasan atau monitoring langsung kepada Polda PB berkaitan dengan pelaksanaan kasus tindak pidana korupsi yg dilakukan oleh OI. Pengalihan pemeriksaan kasus OI oleh Polda membuat publik bertanya apakah Polda PB tidak memiliki kekuasaan berdasarkan KUHAP? Sehingga Polda PB lebih cenderung mengikuti keinginan dari tersangka OI.

"Dengan pengalihan pemeriksaan berkas perkara OI ke Mabes Polri maka semakin jelas pertanyaan publik ada apa dengan Polda PB dan Mabes Polri," ujar Filiep.

Senada dengan Filiep,  Direktur LP3BH Manokwari Yan Cristian Warinussy secara terpisah mengatakan, dengan pengalihan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal cargo yang ditangani Polda ke Bareskrim Polri ini menunjukkan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum. 

"Tersangka Otto Ihalauw ini merupakan mantan Bupati Sorsel kalau dibandingkan dengan Elisa Sroyer juga merupakan mantan pejabat bupati di dua Kabupaten,  tetapi penangananya kok terkesan kasus Sroyer cepat sekali," kata Warinussy.

Ia membandingkan Elisa Sroyer ketika di tetapkan sebagai tersangka langsung ditahan kemudian dengan cepat dilimpahkan ke Kejaksaan dan Sroyer cs dijebloskan ke lapas sebagai tahanan Jaksa bahkan kini mau dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi mantan Bupati Sorsel,  Otto Ihalauw dalam proses penetapan tersangka malah terkesan lamban dan ada tebang pilih antara pejabat Orang Asli Papua dan Non Papua.

"Ini ada apa sebenarnya, padahal kasus ini cukup lama kalau dirunut perjalananya dari Polres Sorsel hingga ke Polda Papua kemudian dikembalikan ke Polda Papua Barat bahkan capaian saat Direskrimsus dijabat Parlindungan Silitonga,  Otto Ihalauw lalu ditetapkan sebagai tersangka " Ujar Warinussy.

Yan Warinussy menilai alasan pelimpahan kasus ini ditangani Bareskrim tidak masuk dalam logika hukum, kalau yang bersangkutan berada di Jakarta dan itu menjadi alasan maka bagi kami yang paling penting Tempus Deliktinya ada di Papua Barat.

"Kalau alasan Tempos Dilekti kasus ini ada di Jakarta, menurut saya tidak jadi masalah jika dilimpahkan ke Bareskrim,  selain itu uang yang dikorupsi kan APBD Sorsel dan besaranya juga tidak signifikan lantas mengapa dilimpahkan ke Bareskrim," kata Warinussy.

Sebelumnya Pemda Sorong Selatan melalui APBD Tahun 2007 menganggarkan Rp 4,4 Miliar melalui dipa Dinas Perhubungan guna pengadaan Kapal Cargo,  pemenang tender proyek ini adalah perusahan milik H. M. Nur sedangkan kerugian Negara sesuai hasil audit BPKP Papua Barat sekitar Rp 1,2 Miliar. 

Perjalanan kasus dugaan koruupsi kapal cargo ini terbilang cukup panjang,  awal penanganannya ditangani Penyidil Tipikor Polres Sorong Selatan,  kemudian dilimpahkan ke Polda Papua selanjutnya karena pertimbangan jarak maka kasus ini dilimpahkan penangananya oleh Polda Papua Barat,  kini kasus setelah mantan Bupati ditetapkan jadi tersangka, kasus ini dilimpahkan ke Bareskrim Polri. 

Kini kelanjutan kasus sangat dinanti publik,  apalagi korupsi ini msnyita perhatian publik,  penanganan hingga saat ini hanya penyidik polri, tersangka dan Tuhan saja yang tahu.


Berita Terkait