Polres Bintuni Nyatakan Siap Awasi Dana Desa

Oleh Wawan Gunawan

12 February 2018 17:11 2621 VIew

''Kapolres Teluk Bintuni AKBP Andriano Ananta, SIK''

Bintuni - Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Teluk Bintuni menyatakan siap melakukan pencegahan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa atau Dana Kampung di wilayah hukumnya.

Kapolres Kabupaten Teluk Bintuni AKBP Andriano Ananta ,S.I.K, Senin (12/2) mengatakan, komitmen Polri tuk melakukan pencegahan dan pengawasan pengelolaan Dandes telah tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemda Teluk Bintuni dan Polres Teluk Bintuni belum lama ini.

MoU tersebut merupakan wujud komitmen pengawasan Dandes di daerah sesuai MoU antara Polri, Kemendagri dan Menteri PDTT yang telah disepakati pada Oktober 2017 lalu di Jakarta.

MoU tersebut memberikan kewenangan tunggal kepada Polri melalui Polsek dan Babinkamtibmas dimasing-masing kampung atau desa untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Dandes sekaligus melakukan pengawasan anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat itu.

''Pengawasan ini kami lakukan agar tidak terjadi kesalahan administrasi dalam pengelolaan maupun tindkan penyelewengan secara sengaja oleh kepala dan aparat kampung,'' kata Kapolres diruang kerjanya.

Ia juga meminta Inspektorat Pengawasan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai instansi pengawas internal pemerintah daerah agar tidak tinggal diam. bila ditemukan adanya penyelewengan Dana Desa, maka segera melaporkan kepada jajarannya tuk ditindaklanjuti secara hukum.

''Selama ini kami bersama Inspektorat jalan bersama untuk melakukan pengawasan dan pendampingan Dandes. Bila ada informasi temuan, maka kepolisian akan mengedepankan Inspektorat jika masih dalam batas toleransi,'' jelasnya.

Saat ini lanjutnya, pihaknya telah mengantongi satu hingga dua kasus yang mengindikasikan adanya tindkan penyelewengan Dandes tahun anggaran 2017 yang dilakukan oknum kepala Kampung bersama aparatnya.

''Kasus ini masih dalam tahap pengembangan oleh jajarannya. bila terbukti berslah, maka kepala kampung beserta jajarannya yang enggan disebutkan namanya itu bakal ditindak tegas sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)," tegasnya.


Berita Terkait