Legislator DPRPB Minta Evaluasi Menyeluruh Atas Penyelenggaraan Otsus

Oleh Charles Maniani

26 February 2018 07:01 595 VIew

''Anggota Fraksi Otsus DPRD Provinsi Papua Barat Yonadap Trogea''

Manokwari, arfaknews.com - Menguatnya wacana berakhirnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2021 mendatang, mendapat tanggapan legislator Fraksi Otsus DPRD Provinsi Papua Barat Yonadap Trogea.

Yonadap menyatakan, sebelum berakhirnya pemberlakuan UU Otsus pada tahun 2021 mendatang, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten dan Kota bahkan DPR RI, DPRD dan MRP harus segera melakukan evaluasi menyeluruh penyelenggaraan Otsus.

"Ini akan menjadi PR besar bagi pemerintahan di tanah Papua, terutama Pemerintah Pusat. Sampai saat ini, pasti rakyat kecil di kampung-kampung menyatakan bahwa Otsus gagal,'' kata Trogea, Senin (26/2).

Menanggapi pandangan masyarakat tentang kegagalan penyelenggaraan Otsus ini, imbuh Trogea, harus ditanggapi serius oleh Pemprov Papua Barat, DPRD Provinsi, bupati, walikota, DPRD Kabupaten/Kota dan MRP Provinsi Papua Barat.

Menurutnya dengan melakukan evaluasi total penyelenggaraan Otsus, maka Pemerintah dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan Otsus, dan sebaliknya, dari hasil evaluasi itu akan diketahui kegagalan penyelenggaraan Otsus itu.

''Bagaimana miasalnya, ketika dievaluasi dan dinyatakan ''gagal'', pasti masyarakat akan menyatakan sikap, apakah mereka minta bersama NKRI ataukah bisa menentukan nasib sendiri ataukah seperti apa " imbuhnya.

"Otsus itu hadir tidak untuk siapa-siapa tapi untuk orang asli papua dan orang asli papua itu harus sejahtera di rumah besar yang namanya NKRI. kita melihat apakah ini dampaknya benar-beanar dirasahkan oleh OAP atau tidak,'' tambahnya.

Ia menyarankan semua pemangku kepentingan duduk bersama untuk membahas evaluasi penyelenggaraan Otsus. sehingga hasil evaluasi yang dilakukan benar-benar objektif, tanpa rekayasa dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berita Terkait