DPRD Manokwari Ingin Gaji Guru Honor 2,5 Juta per Bulan

Oleh James Aisoki

23 March 2018 23:11 3028 VIew

''Ketua Komisi A DPRD Manokwari, Ayu Humairah Batarai''

Manokwari, arfaknews.com – Tingkat kesejahteraan guru honorer menjadi sorotan DPRD Manokwari, saat menggelar Rapat Dengar Pendapat, Jumat (23/3) di gedung dewan Sowi Gunung, Kabupaten Manokwari.

Ketua Komisi A (Bidang Pendidikan) DPRD Manokwari, Ayu Humairah Batarai, mengatakan, Perda Penyelenggaraan Pendidikan yang diusulkan, mengatur beberapa hal penting terhadap pendidikan di Manokwari.

Diantaranya,  pendapatan tenaga guru honor yang selama ini berkisar Rp.300 Ribu per bulan, naik menjadi Rp.2,5 Juta per bulan. Dengan menggunakan sumber dana semisal  Dana Otsus, DAK, DAU dan dana lain.

“Kita mendorong hal ini. Selama ini pemerintah daerah hanya mengganggarkan 17,4 persen yang seharusnya minimal 20 persen untuk membiayai pendidikan. Itu sesuai amanat undang-undang,” tegasnya.

Pemkab Manokwari sendiri sudah mengangkat 157 tenaga guru honor, ditambah guru bantu yang diajukan oleh kepala sekolah, dengan sistem pembayaran honor menggunakan Dana Bos.

Menurut dia, Dana Bos sendiri tidak cukup membiayai tenaga guru bantu, karena dana tersebut juga digunakan untuk membiayai 8 item sesuai prioritas Dana Bos.

“Nah, ini perlu dikaji kembali untuk mengakomodir dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan, agar upah

guru honerer bisa terjangkau. Yang betah mengajar di pedalaman itu guru honor, bukan guru PNS,” cetus Ayu .

Disisi lain, Perda Penyelenggaraan Pendidikan juga sebagai dasar untuk mencari solusi mengenai Program Literasi Awal 20 Sekolah Dasar. Program gagasan YPPK- UNICEF ini akan berakhir bulan Mei nanti

“Program ini meningkatkan daya membaca anak di sekolah pada daerah pinggiran dan terpencil. Ini berhasil

memerangi angka butu huruf dan dipandang perlu agar Pemkab Manokwari kembali bekerja sama dengan UNICEF lagi,” kata Ayu lagi.

Dirinya yakin jika kerja sama itu akan meningkatkan

mutu pendidikan, terutama daerah pinggiran dan terpencil di Manokwari.

Ayu menambahkan infrastruktur pendukung dan sarana pendidikan, tak boleh dilupakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini.

Rapat Dengar Pendapat ini menghasilkan beberapa item penting. Selain gaji guru honor dan program Literasi tingkat Dasar, pembahasan lain juga meliputi pembangunan perpustaan, penambaan komputer, air bersih, fasilitas rumah guru.


Berita Terkait