Giliran Kaimana, Ini Dia Syarat Program Bedah Rumah Dinsos PB

Oleh Putra Aryanto

27 March 2018 20:02 1419 VIew

''Lazarus Indou, Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat''

Manokwari, arfaknews.com – Program bedah rumah yang digenjot Pemprov Papua Barat melalui Dinas Sosial, dipastikan berlanjut. Usai 30 rumah di Kabupaten Manokwari, kini program dengan jumlah yang sama juga bakal dilakukan di Kabupaten Kaimana.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, Lazarus Indou, mengungkap program bedah rumah bertujuan untuk menghilangkan pemukiman kumuh di Papua Barat.

“Pemprov menggenjot agar pemukiman kumuh berkurang. Kami, Dinas Sosial siap merenovasi rumah. Setelah Manokwari, giliran Kaimana,” ujarnya kepada wartawan di Manokwari, Selasa (27/3).

Warga yang masuk dalam daftar program bedah rumah, harus memenuhi beberapa syarat penting, diantaranya merupakan Orang Asli Papua (OAP), memiliki Sertifikat Tanah, Surat Pelepasan Adat, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan maupun RT setempat dan surat domisili masing masing, seperti KTP dan Kartu Keluarga.

Rumah layak huni ini ditujukan bagi warga yang tinggal di pemukiman kumuh dearah perkotaan. Dengan harapan, bantuan pemerintah ini (rumah layak huni) nantinya dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Jumlahnya sama, yaitu 30 unit rumah. Anggarannya juga sama dengan anggaran yang kita sudah buat ini, Rp. 4.5 Miliar,” papar Lazarus.

Sebenarnya, Dinsos PB ingin merenovasi rumah warga, terutama rumah OAP sebanyak-banyaknya. Namun hal ini terrbentur dengan keterbatasan anggaran. Hanya mendapat Rp.4 Miliar per tahun, pos anggaran ini tentu saja cukup untuk merenovasi 30 rumah warga.

Sebelumnya, renovasi rumah yang menghabiskan anggaran Rp.4.5 Miliar per tahun untuk 30 unit rumah, mengalami penurunan dari sisi anggaran. Pasalnya, Dana Otsus 90 persen diberikan kepada kabupaten/kota, sisanya 10 persen untuk provinsi.

 

 


Berita Terkait