Kemenkum HAM Bahas Pekembangan Hukum Adat dalam Roh UU Otsus

Oleh James Aisoki

12 April 2018 07:01 567 VIew

''Sosialisasi Hasil Penelitian tentang Perkembangan Hukum dan HAM, yang digelar Kantor Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Papua Barat''

Manokwari, arfaknews.com - Penyelenggaraan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, tersirat amanat keberpihakan, pemberdayaan dan perlindungan.

Indah Kurniangsih, perwakilan Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, membenarkan hal ini.

“Amanat UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tersirat amanat perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan,” paparnya saat sosialisasi hasil penelitian tentang perkembangan Hukum dan HAM, Kamis (12/4) siang di Manokwari.

Menurutnya, Pemerintah Provins Papua dan Papua Barat, harus merumuskan Perdasi dan atau Perdasus untuk menjalankan amanat UU Otsus.
“Di Provinsi Papua sudah ada Perdasi tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat, Peradilan Adat,  MRP dan sebagaianya. Tetapi Perdasi itu belum berjalan dengan maksimal,” ungkapnya.

Kurniangsih menyarankan beberapa point yang sudah dikemas dalam sebuh buku berjudul ‘Perkembangan Hukum adat berkenaan dengan pemberlakukan Otonomi Khusus di Papua’.

“Kami telah merekomendasikan hasil penelitian ini kepada DPRP, MRP dan Pemerintah,” akunya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kantor Kementrian Hukum dan HAM  Wilayah Papua Barat, Agustinus Pardede, menambahkan sosialisasi ini mencari beberapa point untuk mendorong implementasi Otsus.

“Implementasi Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus belum tepat sasaran. Masyarakatnya, adat, hukum adat dan lain sebagainya,” sebutnya sembari berharap sosialisasi ini mendapat point penting yang diusulkan kepada pemerintah.


 

Berita Terkait