Filep Wamafma : Tidak Menjamin OAP, Raperdasi Kesehatan Harus Dikoreksi

Oleh James Aisoki

12 April 2018 23:12 1836 VIew

''Dr. Filep Wamafma, SH, M.HUM, C.L.A, Ketua STIH Manokwari''

Manokwari, arfaknews.com – Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Sistem Kesehatan, sesuai rencana akan kembali dikonsultasikan untuk publik di Sorong, Jumat (13/4). Sebelumnya, agenda yang sama sudah dilakukan di Manokwari.

Dr. Filep Wamafma, SH, M.HUM, C.L.A, Ketua STIH Manokwari, menilai Raperdasi yang dimaksud tidak menjawab substansi kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP).

“Tidak ada sesuatu yang spesifik mengatur tentang karakteristik kekhususan dari orang asli Papua. Saya khawatir Raperdasi itu tidak bisa menjawab kebutuhan kesehatan orang asli Papua,” ujar Filep kepada arfaknews.com, Kamis (12/4) siang di Manokwari.

Ia menyebut Raperdasi itu tidak bisa menjawab kebutuhan kesehatan OAP, dengan alasan yang diatur bukan substansi dari afirmasi kesehatan sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus).  

Menurutnya, Raperdasi tersebut hanya membahas hal-hal umum, yang sebenarnya sudah dibahas oleh Undang-Undang Kesehatan.

Seharusnya, beber Filep, yang menjadi sasaran Raperdasi adalah bagaimana memperbaiki gizi dan keberpihakan kesehatan terhadap orang asli Papua. Jika terkait pengobatan mulut, gigi dan metode kesehatannya, sudah tertuang dalam UU Kesehatan.

"Yang perlu diperhatikan pemerintah atau dinas terkait adalah, orang Papua yang dalam keadaan sakit, berobatnya seperti apa. Kekhususan apa yang mau diatur, mekanisme perobatannya bagaimana,” tuturnya.

Filep menekankan Perdasi atau Perdasus adalah suatu keberpihakan khusus yang diberikan dalam pelayanan kesehatan kepada orang asli Papua. Bukan metode pengobatannya, melainkan mekanisme berobatnya.

Lanjut Filep, banyak hal yang perlu dikoreksi, diantaranya, penamaan Rapedasi, pengistilahaan, alasan filosofis, sosiologi dan historis dari suatu Raperdasi serta mekanisme kebijakan dalam aturan Raperdasi.

“Penamaanya saja sudah tidak tepat karena tidak menunjukan karakteristik dari kekhususan Raperdasi. Kemudian, mengenai penggunaan istilah, banyak menggunakan istilah ekonomi  yang sebenarnya tidak relevan dengan substansi Perdasi itu sendiri,” tegasnya lagi.

Baginya, kalau pun ada, tentu tergambar dalam rumusan atau kebijakan konsideran-konsideran menimbang. Sebab, konsideran menimbang harus mencerminkan tentang kondisi Papua saat ini. Sebaliknya, konsideran dari Raperdasi itu tidak memiliki landasan filosofis, sosiologis dan historis.

“Sebenarnya dalam konsideran menimbang, kalau sudah tidak sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus, maka hasilnya pun sama. Perdasi itu dibuat Pemerintah Provinsi yang mengatur tentang Kesehatan. Kalau dalam perdasi telah mengatur tentang pedoman Kesehatan, maka itu sudah tumpang tindih,” cetus Filep.

Dirinya khawatir apakah Perdasi tersebut memiliki naskah akademik atau tidak. Jika demikian, apa gunanya menyusun sebuah regulasi dengan biaya yang besar namun tidak bermanfaat bagi orang asli Papua.

“Sepanjang Perdasi ini tidak merusmakan orang asli Papua sebagai subjek utama dan tidak memberi affirmasi action tentang orang asli Papua, itu bukan suatu produk Perdasi dan Perdasus,” pungkasnya.


Berita Terkait