Seleksi 14 Jabatan Rampung, Pemprov Tunggu Hasil Pansel dari KASN Jakarta

Oleh Putra Aryanto

14 April 2018 12:02 2566 VIew

''Kepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Papua Barat, Yustus Meidodga''

Manokwari, arfaknews.com – Seleksi pejabat Eselon II Pemprov Papua Barat, diikuti 113 orang. Kini, seleksi tersebut sudah menyelesaikan tes wawancara, Kamis (12/4).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Papua Barat, Yustus Meidodga, mengaku tinggal menunggu penetapan hasil Pansel, untuk 3 besar setiap jabatan yang dilelang.

“Panitia bersama tim akan meneliti untuk menetapkan 3 besar jabatan yang dilelang. Lalu, hasil seleksi ini akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Jakarta. Setelah ada hasilnya, maka laporan tersebut akan dikembalikan lagi ke provinsi,” ujarnya, Sabtu (14/4) di Manokwari.

Seperti diketahui, peserta melalui berbagai tahap seleksi, diantaranya administrasi, penulisan makalah, penilaian kompetensi manajerial dan test wawancara.

Soal peserta tes yang merupakan mantan narapidana, dikembalikan kepada publik untuk menilai dan memberi tanggapan.

“Panitia membuka kesempatan kepada publik untuk menilai, jika belum ada tanggapan disertai laporan resmi, maka seleksi tetap berlanjut dan akan ada keputusan resmi,” bebernya.

Sesuai data yang dihimpun arfaknews.com, terdapat 14 dari 15 jabatan yang dilelang. Salah satu OPD dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat kuota dan hanya diikuti 3 peserta lelang,

Berikut, rincian lelang jabatan Eselon II Pemprov Papua Barat, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten Bidang Administrasi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik.

Kemudian, Kepala Binas Perhubungan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,  Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bappeda dan Kabiro Pemerintahan serta Kabiro Hukum.


Berita Terkait