Tolak Kompensasi Perluasan Bandara Rendani, Ini Dia Alasan Warga

Oleh James Aisoki

17 April 2018 07:01 698 VIew

''Frengki Mambrasar, Perwakilan Warga yang Belum Menyepakati Ganti Rugi Lahan dari Pemkab Manokwari''

Manokwari, arfaknew.com – Warga Rendani RT II, RW II Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, belum menyetujui ganti rugi lahan yang ditawarkan Pemkab Manokwari, Rp.100 Juta per kepala keluarga.

Mewakili warga Rendani, Frengki Mambrasar, mengaku warga sama sekali tak berniat menghalangi pembangunan bandara. Sebaliknya, warga sangat mendukung, namun proses negosiasi dinilai kurang transparan.

“Seakan kami dipaksa untuk menyetujui. Bayangkan, kompensasi Rp.100 Juta itu mau beli tanah dimana, berapa yang disisihkan untuk beli bahan bangunan dan keperluan lain,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (17/4) di Rendani, Manokwari.

Menurutnya, warga bersedia pindah jika pemerintah daerah menyiapkan lahan. Karena tidak dan hanya diberikan Rp.100 Juta, makanya warga merasa keberatan.

Dikisahkan Frengky, tanggal 18 Mei 2017, bupati mengundang warga dan meminta lahan tersebut dikosongkan. Warga di lokasi itu juga akan diberi kompensasi Rp.100 Juta per kepala keluarga.

“Saat itu, hanya satu kepala keluarga yang setuju, yang lainnya tidak. Yang kami tanda tangan itu bukan lembar persetujuan, tapi itu daftar hadir,” bebernya.

Ia juga mempertanyakan pendataan dan sosialisasi yang tidak dilakukan Tim Pengembangan Bandara, dibawah pimpinnan Asisten I Setda Pemkab Manokwari, Wanto, S.Sos.

“Tim Pengembangan Bandara dan Pertanahan tidak mendata warga. Tanggal 18 Oktober 2017, Asisten Satu sendiri menyampaikan akan mendata dan sosialisasi sebelum pembayaran kompensasi,” akunya.

Terakhir, tanggal 15 April, warga diundang ke Kantor Bupati Manokwari untuk pembayaran kopensasi, tetapi sebagian diantaranya menolak dan melakukan aksi walk out dari ruangan Sasana Karya.

“Ini termasuk pembayaran kompensasi pelebaran Terminal Bandara kepada 16 kepala keluarga, tetapi 10 KK diantaranya menolak,” tutur Frenky.

Ia mengaku aksi walk out  dilakukan karena munculnya dugaan intervensi dari pihak ketiga. Dirinya pun merasa belum ada kesepakatan dengan kompensasi yang ditawarkan pemkab.

Lebih jauh, Frengki menyebut pihak PTPK mendatangi warga dan meminta persetujuan kompensasi. Jika tidak, penggusuran tetap akan dilakukan.

“Kami diminta menyetujui, kalau tidak akan digusur. Kami tegaskan, kami tetap akan berdiri pada pendirian dan siap digusur,” cetusnya sembari berharap ada solusi terbaik untuk menyelesaikan hal ini.

Berita Terkait