DPRD dan Bupati Manokwari Bakal Bahas Nasib 1.000 Guru Honor

Oleh James Aisoki

08 May 2018 07:01 816 VIew

''Wakil Ketua I DPRD Manokwari, Frengky Awom''

Manokwari, arfaknews.com – Beberapa masalah yang diadukan guru honorer, sesuai rencana akan ditindaklanjuti DPRD Manokwari. Hal ini disampikan Wakil Ketua I DPRD Manokwari, Frengky Awom.

DPRD Manokwari berencana mengirim surat resmi kepada Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan, Senin (8/5). Surat ini berisi rencana digelarnya Rapat Dengar Pendapat guna membahas masalah guru honor dan honorer tenaga medis PTT.

“Semua masalah ini telah kita jadwalkan. Mulai dari aspirasi awal terkait rotasi, promosi dan demosi PNS Pemda Manokwari, status 1.000 guru honorer dan hak

dokter dan bidan yang belum dibayar 10 bulan,” ujarnya.

Menurutnya, DPRD Manokwari menilai masalah guru honor dan hak tenaga medis yang belum dibayar 10 bulan merupakan masalah yang harus segera diselesaikan.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Manokwari, Anton Renyaan, SH, MH, membeberkan pembayaran sudah diakomodir bagi honorer dan perawat yang masuk dalam Honorer Daerah (Honda).

“Sekitar 1.000 lebih Honor Daerah yang kita tangani dan upah mereka telah terbayarakan. Kecuali, tenaga kontrak dan honor di intansi terkait, karena itu kewenangan instansi teknis,” paparnya.

Dijabarkan, hak guru kontrak dibayarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Manokwari, sementara guru honor diluar ‘Honda’dibayarkan pihak sekolah.

Saat pertemuan antara guru honorer dan DPRD Manokwari, Senin (7/5),tertera beberapa rekomendasi, diantaranya, kordinasi data honorer bersama pihak sekolah untuk penerbitan SK guru kontrak dan sebagainya.

Kemudian, usulan pegawai P3K, kontrak berdasarkan masa kerja dan spesifikasi Ilmu. Dan, pembiayaan guru honoreatau pembiayaan sekolah di pedesaan dapat dibiayai dengan Dana Desa.

Berita Terkait