Penuhi Kuota 80:20, Imanuel Yenu : Waktunya Perda Tenaga Kerja Hadir di Papua Barat

Oleh James Aisoki

12 May 2018 07:01 661 VIew

''Ketua Komisi C Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, DPR Provinsi Papua Barat, Imanuel Yenu. Foto : James Aisoki, arfaknews.com''

Manokwari, arfaknews.com - Selama ini banyak OAP menginginkan keberpihakan sesuai pijakan UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001. Berbagai aksi demo yang dilakukan, baik ke DPR dan MRPB, menuntut penerimaan karyawan (pegawai), termasuk TNI/Polri dan swasta, harus memenuhi kuota 80 persen OAP dan 20 persen untuk non OAP.

Menurut Imanuel Yenu, Ketua Komisi C Bidang Infrastruktur dan Pembangunan, DPR Provinsi Papua Barat, memandang perlu hadirnya Perdasi atau Perdasus tentang Tenaga Kerja dan Kuota Tenaga Kerja.

“Aspirasi masyarakat terus berkembang, baik melalui media maupun dengan aksi demo secara langsung, untuk berbagai penerimaan tenaga kerja dan TNI/Polri. Masyarakat inginkan realisasi 80 banding 20 persen, tetapi selalu tidak terpenuhi,” ujarnya kepada arfaknews.com, Sabtu (12/5) di Manokwari.

Dikatakan, aspirasi masyarakat itu tidak serta-merta terealisasi karena belum ada semacam rujukan yang jelas, atau dengan kata lain yang diwacanakan DPR, MRPB maupun Pemprov Papua Barat.

“Tuntutan yang selama ini diajukan, tentang 80 persen per 20 persen. Dasarnya apa ? tidak ada Dasar. Tidak ada Perda,” tegasnya.

Ia mencntohkan, tes Casis Bintara Polri di Polda Papua Barat, dimana masyarakat inginkan 80 persen dan 20 persen berlaku berdasarakan UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001.

“Meski tertera dalam Otsus, tetapi dalam penjabaran pelaksanaannya tidak bisa karena belum ada Perda-nya. Wajar Polda Papua Barat menggunakan Undang-undang secara Nasional, yang berlaku di tubuh TNI/Polri,” cetusnya.

Mau tidak mau, sebelum turun jabatan, lanjut Yenu, DPR Papua Barat harus mendorong Perda yang mengatur tentang Tenaga Kerja dan Kuota Tenaga Kerja  di Provinsi Papua Barat, dengan ketentuan 80:20 persen.

Dengan demikian, setiap institusi, baik TNI/Polri, BUMN, BUMS, BUMD, termasuk perusahan asing yang beroperasi di Provinsi Papua Barat, wajib hukumnya merekrut tenaga kerja menggunakan mekanisme tersebut.

Ia berpandangan hal ini merupakan masalah urgen (penting) dan sangat krusial, karena bersifat mendasar dan hal yang berprinsip. Pasalnya, ini menyangkut hajat hidup masyarakat Papua diatas tanahnya sendiri.

“Yang pasti, dalam tahun ini akan diusulkan. Saya akan mengsulkan itu kepada pimpinan dan diinstruksikan agar segera dibahas di Badan Legislasi Daerah,” katanya.

“Hari ini pemerintah pusat sedang prioritaskan ‘Bangun Papua’. Oleh sebab itu, kita wujudkan cita-cita Pemerintah Pusat untuk membangun Papua,” pungkasnya.

Berita Terkait