Warinussy Desak Penuntasan Kasus OTT Dugaan Pungli Labuh Tambat Dishub R4

Oleh Redaksi

15 May 2018 17:12 3816 VIew

''Penyidik Polres Raja Ampat sedang meminta keterangan terkati dugaan Pungli Kasus Labuh Tambat Dishub Raja Ampat.''

Manokwari, arfaknews.com - Perkembangan kasus OTT, Pungutan Liar (Pungli), labuh tambat, Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat, yang diduga merugikan Negara Miliaran rupiah, hingga kini belum menemui titik terang.

Kasus yang ditangani Polres Raja Ampat sejak Maret 2018 tersebut, dipertanyakan praktisi hukum, sekaligus pemerhati anti korupsi di Papua Barat, Yan Christian Warinussy, SH.

Menurutnya, kasus ini harus ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, meski muncul dugaan ada kerabat pejabat penting di Raja Ampat yang bertanggung jawab atas kasus ini.

“Menurut saya, tidak ada istilah itu apa mama-nya kerabatnya bupati atau kerabatnya gubernur bahkan Presiden sekalipun. Dalam penegakan hukum, semua orang berkedudukan sama, tidak ada perbedaan-perbedaan semacam itu,” tegasnya sembari menambahkan tidak boleh terjadi adanya dugaan tebang pilih.

Ia menilai kinerja penyidik kepolisian baik Polda Papua Barat maupun Polres Kabupaten/kota, termasuk Polres Raja Ampat, dalam penanganan kasus korupsi atas laporan masyarakat kurang mendapat respon.

Akibatnya, sejumlah kasus malah dilaporkan ke Mabes Polri. Contohnya, kasus yang dilaporkan pengacara Nasional, Johnson Panjaitan. Ini menjadi preseden buruk bagi aparat kepolisian tingkat Polda Papua Barat dan Polres Raja Ampat. Apalagi, untuk laporan kasus-kasus dugaan korupsi di Raja Ampat, cukup banyak.

“Banyak kasus yang dilaporkan, bukan hanya kasus Raja Ampat (dugaan korupsi), namun beberapa kasus lain yang dilaporkan masyarakat, tetapi kemudian muncul berbagai alasan,” paparnya, Senin (14/5) di Manokwari.

Dijabarkan, mulai dari alasan perhitungan keuangan Negara dan meminta bantuan dari BPKP misalnya sehingga membutukan waktu yang cukup lama dalam penanganan sebuah kasus.

Disisi lain, ia menilai belum begitu banyak kasus korupsi yang dituntaskan Polres Raja Ampat ke Kejaksaan Negeri Sorong atu hingga diproses di Pengadilan Tipikor di Manokwari.

Seperti diberitakan sebelumnya oleh arfaknews.com, Kasus OTT berawal Jumat (23/3), saat satuan Reskrim Polres Raja Ampat, dipimpin Kasat Reskrim Polrs Raja Ampat, Bernadus Okoka, mengamankan tiga staf  Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat dan seorang pegawai agen pelayaran Belibis Putra. Mereka ditangkap atas dugaan Pungutan Liar labuh tambat pada Pelabuhan Waisai, Raja Ampat.

Dua staf honorer dan seorang ASN pada Dinas Perhbungan yang bertindak sebagai bendahara penerima dan staf keuangan serta seorang juru bayar agen pelayaran penumpang PT Belibis Putra, akhirnya diamankan ke kantor polisi.

Para oknum petugas Dishub Raja Ampat ini diduga mengambil pungutan retribusi labuh tambat kapal di Pelabuhan Waisai, tidak sesuai Perda Kabupaten Raja Ampat. Dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penarikan Retribusi labuh tambat pada kapal non niaga atau kapal penumpang  yang bersandar di dermaga Waisai sebesar Rp.100 Ribu.

Dalam pelaksanaannya, penarikan retribusi labuh tambat malah ditagih Rp.500 Ribu per kapal setiap hari, sesuai tarif pungutan kapal niaga atau kapal barang.

Parahnya lagi, retribusi kelebihan yang diambil dari pihak agen pelayaran tersbeut diduga tidak pernah disetorkan ke kas daerah.

Negara diduga mengalami kerugian mencapai Miliaran rupiah. Sebab, penarikan ini terjadi sejak 5 tahun lalu atau sejak Tahun 2009 dan pernah diselidiki pihak kepolisian. Namun, baru kali ini dapat terbongkar atas laporan masyarakat.

Hingga saat ini penyidik Polres Raja Ampat telah memeriksa 13 orang saksi, namun kasus tersebut belum menunjukan langkah menuju pelimpahan berkas.

 

 

 


Berita Terkait