Kecam Pengerusakan Kantor Radar Bogor, LBH Pers Minta Kapolri Turun Tangan

Oleh Redaksi

01 June 2018 07:01 226 VIew

''Logo LBH Pers''

Manokwari, arfaknews.com – Aksi pengerusakan Kantor Radar Bogor tanggal 30 Mei 2018, sangat disayangkan banyak pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum Pers. Direktur Eksekutif LBH Pers, Nawawi Bahrudin, mengecam aksi premanisme yang dilakukan oknum kader PDIP, dengan memukul beberapa staf Radar Bogor, merusak peralatan kantor dan tindakan intimidasi.

Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang sangat mengancam demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.

Lebih jauh lagi, sikap tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila yang notabene Ketua Umumnya adalah sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

“Kekerasan dan pengrusakan kantor Radar Bogor merupakan tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama, sebagaimana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 5,6 tahun atau penganiayaan sebagaimana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan,” terangnya melalui rilis yang diterima redaksi arfaknews.com, Jumat (1/6).

Selain itu, merusak alat kantor merupakan bentuk tindak pidana pengrusakan, sebagaimana Pasal 406 Ayat 1, dengan ancaman pidana penjara 2,8 tahun.

Dijabarkan, dalam hal keberatan terhadap berita Radar Bogor, seharusnya pihak yang dirugikan, dalam hal ini PDIP, menggunakan mekanisme hak jawab, sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 5.

“PDIP sebagai organisasi politik terdidik, seharusnya memberi contoh yang baik dalam menyelesaikan sengketa dengan media, bukan menggunakan cara-cara melanggar hukum yang justru mencederai nilai-nilai juang partai atau visi misi PDIP,” papar Nawawi.

LBH Pers pun mendesak Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, memerintahkan anggotanya untuk mengusut tuntas peristiwa tindakan menghambat atau menghalangi kegiatan jurnaistik, penggerudukan, penganiayaan dan juga pengrusakan kantor yang dilakukan oleh orang yang mengatasnamakan diri dari PDIP.

Selain itu, Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diminta memberi sanksi kepada oknum kader yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Ketua Dewan Pers, juga diminta proaktif berkomunikasi dengan pihak kepolisian, dalam hal mendesak pengusutan lebih lanjut dari tindakan penggerudukan dan kekerasan terhadap Radar Bogor.

Sebelumnya, Rabu (30/5), Kantor Radar Bogor, dirusak sekelompok massa yang mengatasnamakan PDIP Bogor. Mereka datang sambil marah-marah, membentak dan memaki karyawan, bahkan mengejar staf dan melakukan pemukulan serta merusak properti kantor. Aksi kekerasan ini diduga berawal dari keberatan headline Radar Bogor yang berjudul Ongkang-ongkang kaki dapat Rp. 112 Juta.

 

 

 

Berita Terkait