Dinas Tanaman Pangan Bersinkronisasi Program Dengan PKK Guna Minimalisir Harga Pangan

Oleh James Aisoki

07 June 2018 01:11 2724 VIew

''Plt. Kepala Dinas Pertania dan Tanaman Pangan Provinsi Papua Barat, Hippolytus Taa''

Manokwari arfaknews.com-Ketersediaan Pangan dalam suatu daerah tidak terlepas tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah sebagai motor penggerak dalam memicu semangat warga dalam menyediakan pangan dan pemasarannya.

Upaya Pemerintah daerah mendorong Warga, menyediakan sumber pangan baik pangan nabati dan hewani, terus digenjot Pemerintah. Mengingat ketersediaan pangan lokal seperti sayur-mayur, ubi-ubian, pisang, Bawang, Cabai dan Tomat dan pangan lokal lainya, dapat diupayakan, namun untuk minyak Goreng, beras, tepung terigu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah.

Plt. Kepala Dinas Pertania dan Tanaman Pangan Papua Barat, Hippolytus Taa, mengungkapkan seperti biasa saat hari-hari besar keagamaan nasional, harga pangan selalu naik.

"Kenaikan harga Pangan di Daerah itu, sebenarnya permainan pedagang saja. Harga pangan naik itu, meliputi pangan tertentu. Sementara untuk bawang cabe, tomat, ikut naik tapi tidak terlalu signifikan, karena komoditi itu ada produksinyadisini. kecuali minyak goreng, Telur, Tepung Terigu, Beras itu, harus didatangkan dari luar". 

Hal ini menjadi pekerjaaan rumah bagi kita, seharusnya mengenjot agar ada ketersediaan pangan bagi kita.,diupayakan menyediakan pangan ini di daerah. 

"Dinas-dinas terkait harus berperan penting dalam kegiatan penyediaan Pangan. seperti protein hewani, nabati, namun Persoalannya, kegiatan penyediaan pangan, selama ini tidak jalan sehingga dapat memicu harga pangan maksimal di Papua Barat" Beber Hippolytus Selasa (5/6).

"Kegiatan kita ini dilakukan secara berjenjang dari Provinsi sampai dengan kabupaten kota. kalau kegiatan ini dilakukan dengan baik dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota, maka ketersediaan sumber pangan di Papua Barat ini tidak menjadi masalah.

Kerja sama Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan  Papua Barat dengan Tim Penggerak PPK  Papua Barat, didasarkan atas MoU pada tahun 2016 antar Badan Ketahanan Pangan Nasional Kementeriaan Pertaniaan Dan Tanaman Pangan dengan Tim Penggerak PKK di Pusat. Jelasnya.


Berita Terkait