Indeks Kebebasan Berpendapat Rendah, Ini Pendapat Warinussy

Oleh James Aisoki

21 July 2018 07:01 830 VIew

''Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pemberian Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH. Foto : James Asoki, arfaknews.com''

Manokwari, arfaknews.com – Minimnya pengetahuan hukum, baik dari penyelenggara (hukum) maupun masyarakat sipil, dinilai sebagai salah satu penyebab masih rendahnya kebebasan berekspresi di Provinsi Papua Barat.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pemberian Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, mengatakan pemahaman minim penegak hukum termasuk masyarakat sipil, menjadi faktor utama.

“Jika ada surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian, maka polisi harus datangi mereka, sampaikan kepada mereka apa yang bisa dibantu,” ungkapnya saat  Sosialisasi Kebebasan Berekspresi di Muka Umum,  Jumaat (20/7), di Manokwari.

Menurutnya, aparat penegak hukum (polisi), wajib mendatangi dan menyampaikan sehingga terjalin ruang negosiasi. Bukan sebaliknya aksi sudah berlangsung dan terjadi penghadangan.

“Dan kalau negosiasi tidak berhasil, maka jalan kekerasan atau pembubaran akan dilakukan. Itu bukan solusi yang baik,” ujar Warinussy.

LP3BH berupaya mendorong berbagai program pendidikan hukum kepada aktivis dan masyarakat, dengan tujuan dapat memahami cara mengemukakan pendapat dimuka umum, termasuk bagaimana bernegosiasi dengan aparat.

Dirinya juga mengungkap sebagian masyarakat kadang menuding pemberitaan informasi media massa yang tidak faktual sesuai informasi dari narasumber.

Saat aksi atau kegiatan lain, media massa di Papua Barat juga tidak secara utuh meliput kegiatan atau kadang hanya meliput sepotong-sepotong.

Menurutnya, hal itu dikarenakan narasumber tidak terbiasa menyusun pers rilis sehingga kadang tidak termuat secara detail informasi yang disampaikan.

“Paling baik untuk menyiarkan kegiatan melalui media masa sebaikanya disiarkan melalui pres rilis. Misalnya kalau ada yang kurang, dapat dikonfirmasi balik,” bebernya.

“Selain kepada masyarakat, aktivis dan mahasiswa, kita juga akan melibatkan teman-teman pers, karena kita harus saling mendukung dalam mengawasi pembangunan,” pungkasnya.
 

Berita Terkait