Polemik Penggusuran Rumah Bandara, Pemda Kedepankan Aspek Kemanusian

Oleh James Aisoki

04 August 2018 07:01 425 VIew

''Lokasi Bandara Rendani Manokwari''

Manokwari arfaknews.com – Penggusuran rumah warga untuk dijadikan area pelebaran Parkiran Bandara Rendani berdampak pada pergusuran rumah warga berada di areal tersebut, menimbulkan polemik dimata masyarakat.

Panglima Parjal, Ronal Mambieuw, ketika di temui Kamis (2/8) mengungkapkan, dalam penggusuran rumah warga tersebut, pemerintah harus mengedepankan aspek Kemanusiaan, dimana warga yang terkena dampak dari penggusuran tanha bandara ini telah ikut berpartisipasi dalam upaya dalam penyelesaian masalah ini Pelebaran Areal Bandara.

Warga telah sepakat untuk tetap bertahan dilokasi tersebut, walaupun rumahnya akan digusur dan mereka akan direlokasi ke tepi pantai, sehingga puhaknya menwarkan solusi ke pemerintah, agar warga menerima dan mau pindah dari lokasinya, tuturnya

Wilayah tersebut diakui Pemda Manokwari sebagai tanah pemerintah, kemudian tanah itu telah dihibahkan ke pihak Bandara. namun Warga Rendani adalah warga yang telah hidup diwilayah tersebut selama puluhan tahun, mereka memiliki alasan tersendiri ketika berada diwilayah tersebut, jadi tidak harus menyamakan dengan warga menempati lahan pemerintah lainnya".

Pihaknya mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan Bandara Rendani Manokwari sebagai Objek Vital Nasional, mengingat areal parkir saat ini membuat warga Kesulitan saat berkunjung ke Bandara Rendani karena lahan parkir sudah kecil dan sempit.

Ia pun mengkritisi pedagang yang telah membuat bangunan dilahan parkir, dimana areal parkir sudah semakin sempit, ditambah dengan bangunan yang berdiri didalam arae parkiran, jelasnya.

Untuk tidak menjadi  polemik di masyarakat, sebelum merelokasi penghuni rumah yang terkena dampak penggusuran bandara, seharusnya pemerintah daerah telah menyediakan lahan bagi warga yang terkena dampak penggusuran.

Warga yang menempati rumah di bandara, mereka juga telah turut andil dalam upaya pembangunan Daerah, sehingga perlu kebijakan pemerintah dalam menempatkannya sebagai Subjek Pembangunan, sehingga Jangan karena alasan pembangunan warga kehilangan tanah, rumah untuk  hidup mereka. Ucapnya

Jika pemerintah menyediakan rumah dan lahan, sudah barang tentu warga akan pindah. tutupnya.

Berita Terkait