7 Guru Honor SD YPK 04 Gantungkan Hidup Lewat Dana BOS

Oleh James Aisoki

06 August 2018 07:01 475 VIew

''Kepala Sekolah SD YPK 04 Maranata Kota Manokwari, Theo Fonataba, S.Pd.K''

Manokwari arfaknews.com – Meski telah memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai tenaga Honor Daerah (Honda), namun biaya jaminan Hidup (jahid) ke tujuh tenaga guru honor SD TPK 04, justru tidak dibebankan dari Pemda Manokwari, melainkan gaji mereka dibebankan ke Biaya Operasional Sekolah  (BOS).

Sesuai dengan instruksi Kepala Dinas, Guru Honorer Daerah (Honda) telah dibiayai melalui Dana Operasional Sekolah.

Kepala Sekolah SD YPK 04 Maranata Kota Manokwari, Theo Fonataba, S.Pd.K, Sabtu (04/8) mempertanyakan kejelasan pembiayaan Guru Honorer Daerah ini, sebab para tenaga guru ini memperoleh gaji tiap bulan bersumber dari dana BOS,

Dikatakan 7 orang tenaga guru honorer dimilki sekolah ini, mereka dibiayai dari Dana Bos “ Saya biayai mereka Rp. 1.000.000 tiap bulan dalam triwulan, dimana gaji mereka ini disesuaikan dengan Juknis yang ada”, Ujarnya

Gaji tenaga honor dimilki SD YPK 04 ini, upahnya terlalu kecil dibanding dengan kehadiran mereka untuk mengajar di sekolah setiap hari, kemampuan sekolah cuma mampu dengan gaji segitu, meski Jaminan hidup mereka  cukup tinggi, terutama dalam soal biaya transportasi serta biaya hidup.

Dirinya pun merasa prihatin dengan Jaminan Hidup Tenaga Guru Honorer dimilikinya, kalau guru yang sudah PNS tidak menjadi soal dengan sejumlah biaya, justru menjadi keprihatiannya yakni tenaga guru honorer dimilki SD YPK 04 ini terdiri dari 7 Guru Honor dan 5 orang  tenga guru PNS ", Tambahnya.

Disatu sisi, ketika mereka dibiayai dengan dana Bos, pihak sekolah harus menekan anggaran dari program-program dibiayai Dana Bos, meski sejumlah item dari program harus dipenuhi sesuai Juknis Bos, dana untuk satu Siswa  Rp. 800.000 per murid  dicairkan dalam triwulan. Namun ada beberapa Item  harus dibiayai sekolah.

Pihak sekolah justru mempertanyakan kejelasan Guru honor dimiliki sudah mendapat SK Bupati dan berstatus sebagai Honor Daerah (Honda), sehingga seharusnya pembiayaan gaji honor ini dibebankan ke Pemerintah Daerah (Pemda) bukannya ke sekolah lantaran mereka sudah tercatat sebagai tenaga honor daerah.

Sesuai instruksi kepala Dinas selaku atasannya, tetap mengikuti apa yang menjadi petunjuknya, walaupun dalam pembiayaannya mereka menjadi tanggung jawab dan tanda tanya bagi kami, terangnya

Agar tidak menimbulkan pemahaman keliru, perlu ada sosialisasi dari pihak pemerintah sehingga bisa diketahui alasannya,  biaya guru Honor ini dibebankan ke Dana Bos. tegasnya

Bahkan dana Bos sendiri dicairkan selalu tidak tepat waktu, sehingga berdampak pada realisasi program dilapangan serta berimplikasi kepada pembuatan Laporan pertanggungawaban. 

"Menyangkut program sekolah, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) banyak tidak berjalan sesuai harapan, sebab keterlambatan dana, tetapi kejelasan dana itu tetap akan masuk ke rekening, cuma kalau kita mengacu pada buku Juknis itu tidak sesuai dalam petunjuk tersebut.

Dalam juknis setiap triwulan bulan pertama itu, dana harus masuk dalam rekening masing-masing sekolah dan harus dicairkan untuk membiayai semua kegiatan program Sekolah, namun sejauh ini terkadang tidak seperti hal tersebut dan menjadi bahan gunjingan kendalanya ada dimana, kata Theo

"Saya tidak tahu manajemen Bos Provinsi dan Kabupaten sistem kerjanya bagaimana, apakah keterlambat dan kendala ini bersumber dari pusat, ". pungkasnya

Berita Terkait