Penggusuran Lahan Dilakukan PT. Bintuni Agro Prima Untuk Perkebunan, Dapat Memicu Konflik

Oleh James Aisoki

25 August 2018 07:01 667 VIew

''Lokasi lahan rencananya akan dijadikan lahan perkebunan jagung dan sawit oleh PT. Bintuni Agro Prima''

Tambrauw arfaknews.com -  Penggusuran lahan milik warga di Kampung Jandurauw Distrik Kebar Timur sampai Kampung Wasanggon Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw sekitar ±3,700 Hektar, dilakukan PT. Bintuni Agro Prima Untuk Perkebunan dapat  memicu terjadinya pertentangan dan penolakan, serta konflik warga terhadap beroperasinya perusahan tersebut.

Dalam kunjungan Kerja Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) ke Masyarakat di Distrik Kebar, Kabupaten Tambrauw guna menyelesaikan berbagai persoalan yang kian menjadi polemik dan memicu terjadinya konflik ditengah masyarakat Kebar, dimana Kasus Penolakan penyerahan lahan ± 19.368,77 Hektar diserahkan kepada PT. Bintuni Agro Prima Perkasa untuk perkebunan Jagung dan Persiapan lahan Perkebunan Sawit.

Warga Kebar menuntut agar PT. Bintuni Agro Prima Perkasa, segera berhenti melakukan pembukaan lahan di wilayah lembah Kebar, warga pun mengancam perang apabila PT. Bintuni Agro Prima Perkasa memaksa beroperasi diwilayah Kebar.

Ketua MRP Provinsi Papua Barat, Maxi Nelson Ahoren, Kamis ( 23/8) meminta warga untuk bersatu dan tetap tenang serta memperjuangkan aspirasi dengan cara benar agar jangan disalahkan, diharapkan warga bersatu dan tetap tenang, kalau terjadi konflik, hal ini akan berdampak pada jatuhnya korban di masyarakat

Melalui Kunjungan kerja ini, MRPB  telah mendengar langasung aspirasi Warga Kebar, karena itu 30 Agustus mendatang, pihaknya akan mengundang Semua Pihak, untuk membahas persoalan ini secara bersama-sama, kata Maxi

Berdasarkan, dokumen perizinan dan laporan AMDAL telah dipelajari, ternyata masih terdapat banyak kekurangan dan kejanggalan ditemukan,sehingga akan mempelajari dan mengkaji ulang dokumen ini secara keseluruhan, serta melakukan tindakan sesuai dengan mekanisme dan kewenangan MRPB, kata Maxi, usai memberikan Pengarahan ke Masyarakat Kebar.

Dalam pertemuan tersebut, warga membacakan pernyataan sikap penolakan terhadap PT. Bintuni Agro Prima Perkasa dan pencabutan SK. Bupati Tambrauw, menuntut agar pemerintah Daerah segera membatalkan Surat Keputusan Bupati Tambrauw Nomor: 125/296/2015 tentang Izin lokasi dan Budidaya Tanaman Pangan dan Pengelolahan seluas ±19.368,77 HA Di Distrik Kebar dan Distrik Snopi kepada PT. Bintuni Agro Prima Perkasa.

Meminta Bupati Tambrauw, DPRD Tambrauw, MRP PB, DPR PB, Guburnur Papua Barat, Polda Papua Barat, segera melihat dan mengkaji dan menyelesaikan Persoalan perusahan dan warga Kebar agar tidak terjadi konflik di Kebar. ungkap Harun Wanimeri dalam pernyataan sikapnya.

Berita Terkait