Agenda Pertemuan Tahunan IMF-WBG di Bali Hingga Momentum Ekonomi Papua Barat

Oleh Redaksi

30 August 2018 07:01 423 VIew

''Rully N. Wurarah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua''

Opini. Oleh : Rully N. Wurarah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua

Perkembangan ekonomi dan keuangan global serta beberapa isu seperti outlook ekonomi global, stabilitas keuangan global, kemiskinan, pembangunan, lapangan kerja dan perubahan iklim merupakan fokus pembicaraan dalam pertemuan tahunan IMF-WBG (International Monetary Fund-World Bank Group) di Bali pada tanggal 12 hingga 14 Oktober 2018. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral dari 189 Negara anggota IMF, serta para akademisi, kelompok pemikir, anggota parlemen, organisasi kemasyarakatan maupun media, yang diperkirakan akan mencapai 15.000 peserta, dan merupakan pertemuan keuangan tahunan terbesar di Dunia. Topik yang di bahas dalam pertemuan tersebut akan memberikan manfaat bagi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kedepan, terlebih yang berkaitan dengan permasalahan regional, ketimpangan pendapatan, lapangan kerja dan perubahan iklim.

 

Para peserta pertemuan tahunan IMF-WBG akan berada di Bali sebelum dan sesudah tanggal pelaksanaan, dan bahkan jauh hari sebelum penyelenggaraan kegiatan sudah ada peserta yang mendahului datang ke Indonesia. Peserta dari 189 negara tersebut memiliki kesempatan berkunjung dan meramaikan beberapa tempat yang menarik baik untuk tujuan wisata, melihat peluang usaha, bahkan gagasan penelitian yang mungkin dapat dilakukan. Daerah yang memiliki keunggulan dengan daya tarik yang spesifik dan menarik serta bermanfaat memiliki peluang yang besar untuk di kunjungi. Walaupun Bali sebagai tempat penyelenggaraan akan mendapatkan manfaat lebih di bandingkan dengan daerah lainnnya di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, namun tidak menutup kemungkinan manfaat tersebut dinikmati oleh daerah lainnya melalui kunjungan peserta pertemuan tersebut.

 

Potensi penerimaan devisa dalam pertemuan tersebut diprediksi minimum dapat mencapai Rp725 miliar yang bersumber dari biaya belanja peserta yang dikeluarkan dalam pertemuan, transportasi dan akomodasi, makanan dan minuman, belanja untuk hiburan bahkan untuk wisata alam dan budaya.

 

Sebagai penyelenggara kegiatan tentu akan memperoleh manfaat dari belanja tersebut. Di samping itu, transfer pengetahuan, penciptaan peluang investasi dan perdagangan produk lokal, serta peningkatan kunjungan wisata dapat secara langsung dirasakan oleh daerah lainnya di Indonesia, karena bagi setiap daerah di Indonesia sangat mengharapkan untuk dapat memperoleh pendistribusian manfaat tersebut.

 

Penyelenggaraan kegiatan tahunan ini akan memberi dampak terhadap kenaikan permintaan sektor transportasi, hotel dan restoran, perdagangan, dan jasa lainnya (hiburan dan wisata) sehingga akan terjadi kenaikan output dari seluruh sektor ekonomi. Kondisi ini menstimulir peningkatan kesempatan kerja, sehingga mendorong peningkatan pendapatan. Dampak ini dapat menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh berbagai daerah tujuan wisata sehingga nilai tambah yang diterima pada setiap sektor ekonomi akan terdistribusi pada daerah yang potensial untuk di kunjungi oleh peserta kegiatan tahunan.

 

Biaya penyelenggaran yang bersumber dari APBN sekitar Rp.800 miliar tentunya menimbulkan beberapa kontra pemikiran dari berbagai kalangan di Indonesia namun biaya tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh Indonesia terlebih ketika terdistribusi pada setiap wilayah. Hasil yang diharapkan dari fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut seperti isu kemiskinan, pembangunan, lapangan kerja dan perubahan iklim akan sangat bermanfaat untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan oleh beberapa daerah di Indonesia dalam mengambil langka kebijakan dalam bentuk rencana tindak untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

 

Pada beberapa daerah yang selama ini telah mensuplai kebutuhan bahan makanan ke Bali seperti daging, ikan, sayuran, buah buahan tentu akan mengalami peningkatan permintaan sehingga secata tidak langsung akan dapat merangsang daerah-daerah lainnya untuk menawarkan kebutuhan tersebut. Selama ini Papua Barat merupakan salah satu daerah yang mensuplai kebutuhan ikan, udang, dan kepiting untuk kebutuhan restoran dan hotel di Bali, sehingga melalui pertemuan tahunan IMF-WBG dipastikan permintaan akan kebutuhan tersebut akan mengalami peningkatan. Hal lain yang di suplai oleh Papua Barat yaitu pariwisata di Raja Ampat yang memiliki keunggulan yang unik dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Dunia datang ke Indonesia merupakan momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Papua Barat, melalui peningkatan kebutuhan bagi pengunjung pertemuan di Bali.

 

Konsekuensi dari peningkatan suplai tersebut, akan dapat mendorong peningkakan eksport antar pulau. Papua Barat telah mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk destinasi wisata sebab hampir bersamaan dengan pertemuan di Bali, di Papua Barat juga diselenggarakan Konferensi Internasional Keanekaragaman hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 7 sampai 10 Oktober 2018, dan Raja Ampat menjadi fokus dalam konferensi tersebut. Dunia akan melihat Raja Ampat sebagai suatu destinasi wisata yang sudah di kenal pada skala internasional dengan keindahan yang sangat memukau bahkan keanekaragaman hayati yang sangat mempersona. Raja Ampat merupakan kepulauan yang memiliki bentang laut yang sangat spesifik, dengan kekayaan terumbu karangnya, jenis spesies coral yang sangat bervariasi yang jumlahnya mencapai 75% dari seluruh jenis spesies coral yang ada di dunia. Hal ini menjadikan Raja Ampat sebagai satu wilayah kelautan yang terkaya di dunia, terlebih dengan dikembangkan kegiatan ekowisata, areal perikanan tangkap dengan tetap memperhatikan ekologi dan keberlanjutan yang dapat menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Papua Barat.

 

Papua Barat yang memiliki daya saing sektor pariwisata akan mendapatkan manfaat dari pengunjung sebelum dan sesudah pertemuan tahunan tersebut, juga daerah lainnnya di Indonesia akan mendapatkan kesempatan yang sama. Alokasi belanja dalam penyelenggaraan pertemuan tersebut merupakan suatu stimulus pada beberapa sektor ekonomi, yang mengakibatkan terjadi peningkatan permintaan pada sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan struktur output Papua Barat tahun 2015, sektor perikanan memiliki kontribusi sebesar 5 persen, dan sektor perdagangan sebesar 4,79 persen dan sektor jasa lainnya sebesar 12,99 persen.

 

Terjadinya peningkatan permintaan sektor perikanan (ikan, udang dan kepiting) oleh restoran dan hotel di Bali, dan kunjungan wisatawan sebelum dan sesudah pertemuan tahunan di Bali, menyebabkan ketiga sektor tersebut mengalami peningkatan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat tahun 2018, dan juga dapat mendorong peningkatan sektor ekonomi lainnnya seperti transportasi, akomodasi, jasa pariwisata. Sektor perikanan sebagai sektor unggulan di Papua Barat, akan mengalami peningkatan permintaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnnya. Kondisi ini mengakibatkan terjadi peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi pada semester kedua tahun 2018, dan secara nasional kontribusi Papua Barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan mengalami peningkatan. Untuk memenuhi akan permintaan sektor pariwisata, maka Dinas Pariwisata perlu memastikan ketersediaan sarana dan prasaran pendukung dalam mengakses destinasi wisata Raja Ampat baik tranportasi maupun akomodasi bahkan sarana penunjang lainnnya.

 

Meningkatnya akses destinasi wisata, akan meningkatkan permintaan sektor akomodasi terlebih lagi sektor perikanan dalam menunjang kebutuhan restoran dan hotel baik yang berada di Bali maupun di Papua Barat. Oleh karena itu pengembangan dan pembinaan terhadap kelembagaan usaha perikanan rakyat pada setiap sentra produksi harus terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya sehingga distribusi, informasi pasar, tataniaga dan harga pasar dapat diterima oleh nelayan secara sempurna. Kelembagaan usaha tersebut berupa peningkatan pembinaan terhadap kelompok kelompok nelayan baik yang dilakukan secara teknis oleh Dinas Perikanan maupun Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat.

 

Destinasi wisata dan mekanisme mengakses tujuan wisata perlu dikembangkan dalam satu situs pariwisata Papua Barat yang terintegrasi dengan situs kegiatan pertemuan tahunan IMF-WBG. Situs ini akan sangat bermanfaat bagi pengunjung pertemuan tersebut dalam memilih destinasi wisata sesuai dengan tawaran yang tersedia dalam situs yang di maksud. Begitu juga dengan potensi investasi pada setiap daerah di Indonesia perlu disediakan ruang khusus pameran yang mudah di akses oleh peserta pertemuan. Secara umum Panitia penyelenggara perlu menyediakan ruang situs (website), bukan saja untuk situs pariwisata Papua Barat juga situs daerah lainnya di Indonesia, sehingga unsur pemerataan dapat terpenuhi dan dunia akan dapat melihat Indonesia, bukan saja Bali tetapi sampai ke Papua Barat.

 

Berita Terkait