DPRD Manokwari Hanya Berdiam Diri, Mengontrol Dan Mengawasi Aset Daerah

Oleh James Aisoki

10 September 2018 07:01 629 VIew

''Tokoh Masyarakat Arfak''

Manokwari arfaknews. com -  Dalam pengawasan sejumlah aset daerah dimiliki Pemda Manokwari, DPR memiliki Fungsi dalam mengontrol dan mengawasi seluruh aset pemda yang ada di Kabupaten Manokwari.

Namun kenyataannya, DPRD Kabupaten Manokwari tidak berfungsi dalam mengontrol dan pengawasi asset daerah, justru DPRD terkesan mati suri dalam melaksanakan fungsinya mengawasi dan mengontrol aset daerah dimiliki Pemda Manokwari

Hal ini dilontarkan Tokoh Arfak, Daud Indouw, ketika ditemui, Minggu (9/9), Menurutnya DPRD Manokwari seharusnya bisa mengontrol sejumlah aset daerah dimiliki Pemda Manokwari, diantaranya aset daerah yang bergerak yakni motor dan mobil dinas, sedangkan asset tidak bergerak diantaranya Rumah Dinas, serta aset tanah pemda sudah dibebaskan atau di DUM.

Semua aset pemerintah dibeli pemerintah berupa motor, mobil, rumah dan tanah, Pemerintah harus melakukan fungsi kontrol yang di awasi DPRD setempat, hal ini bukan tanggungjawab pemerintah daerah semata, melainkan DPR juga memiliki peran dalam hal ini, ujar mantan Anggota DPR Papua Barat

Menurut Daud, tanah dipinjamkan ke Bandara atau pihak perusahan. DPR harus mempertanyakan fungsi Budget ( Anggaran) untuk bertanya, apakah ada surat dari dinas perhubungan untuk meminjamkan tanah itu atau tidak, serta Dinas perhubungan harus mengeluarkan surat peminjaman tanah aset Pemda.

Berbicara soal lahan parkir, memiliki kewenangan yakni Angkasapura, seharusnya dalam membangun parkiran di Bandara Rendani, Angkasapura harus punya Masterplen (perencanaan). kemudian pihak bandara berkordinasi dengan pemerintah daerah setempat soal dana untuk kebutuhan sekian hektar digunakan untuk lahan parkir, kemudian pihak Bandara lalu menyurati dan melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah setempat, sebab tanah tersebut milik pemerintah daerah setempat, bukan milik Bandara.

Surat permohonan itu, tidak hanya mengetahui pemerintah semata, melainkan harus ada tembusannya ke DPRD untuk dibahas bersama pemerintah, karena tanah itu milik pemerintah Daerah.

Perlu dipertanyakan, DPRD seharusnya bertanya adakah surat atau tidak. Kenapa tidak ada surat terus pemerintah lebih cepat untuk mengganti rugi. sedangkan belum ada surat untuk peminjaman tanah untuk Bandara.

DPRD tidak bisa berdiam diri, seharusnya DPRD Manokwari mempertanyakan kenapa belum ada surat dari dalam meminjamkan tanah pemda ke Bandara,  sementara pemeberian uang senilai Rp 150 juta ke warga terkena gusuran tanpa dasar, sementara surat penggunaan tanah belum ada.

Dinilainya, pemerintah daerah bertindak sendiri dan terkesan pihak Bandara berada dibelakang, seharunya pihak bandara ada didepan, seharunya dalam penggusuran warga mendiami rumah disekitar area bandara, adalah pihak Bandara dan Angkasapura, seharunya pihak bandara menyediakan dana awal dulu sesuai kemampuan Bandara, jika tidak mencukupi pihak bandara melakukan musyawarah dengan pemerintah daerah untuk membantu untuk merelokasi warga terkena dampak penggusuran, kalau berbicara mekanismenya, tegas Daud

Saat ini warga terus menyoroti Bupati. sedangkan yang punya kepentingan Bandara dan Angkasapura atas tanah itu, namun pemerintah daerah terdepan dalam penggusuran, seharusnya pihak Bandara dan Angkasapura berada didepan. pungkasnya.

Berita Terkait