Direktur Jangkar Minta Bupati Manokwari Belajar Menghormati Proses Hukum

Oleh James Aisoki

12 September 2018 07:01 1364 VIew

''Direktur Jaringan Advokasi Kebijakan dan Anggaran (Jangkar) Papua Barat, Metusalak Awom''

Manokwari arfaknews. com - Melalui gugatan perdata soal lahan Bandara Rendani, didaftarkan dengan Nomor perkara 52. Ipdt.120/8. Ipn. Mnk, didaftarkan pada (1/9), melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Kamasan, Habel Rumbiak,SH,SpN, pihak Pemda diminta dapat menghormati hukum sebagai keputusan tertinggi.

Direktur Jaringan Advokasi Kebijakan dan Anggaran (Jangkar)  Papua Barat, Metusalak Awom, S.H meminta Bupati Manokwari untuk menghormati hukum agar dihormati oleh masyarakat.

Masyarakat telah mendaftarkan persoalan lahan Bnadara rendani untuk dijadikan parkir, dimana masalah ini ke Pengadilan Negeri Manokwari, dengan nomor perkara 52. Ipdt.120/8. Ipn. Mnk.

Dirinya pun meminta agar Bupati belajar menghornati hukum. Jika anda menghormati maka anda akan dihormati". tegasnya.

Dijelaskan, Bupati adalah mandataris masyarakat, sehingga harus menjunjung tinggi suara dan aspiraai rakyat, bukan mendengar suara oknum, kalau mendapati persolan, sebaiknya dibicarakan secara musyawarah untuk mencari solusi yang tepat, dalam menyelesaikan masalah, kata Metusalak ketika di temui  Rabu (12/9).

Menurutnya ada tahapan-tahapan diatur secara hukum, harus dipatuhi Pemkab Manokwari mengenai relokasi warga dan pelebaran Areal parkir Bandar Udara Rendani atau pelebaran Run Way Rendani, semua itu harus ada ada analisis dampak lingkungan (Amdal).

Dikatakan masyarakat harus mengetahui hal itu, barulah warga yang terkena dampak penggusuran direlokasi ke tempat yang layak, agar tidak menimbulkan dampak buruk menghambat jalannya pembangunan.

Selaku praktisi hukum, meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Manokwari untuk tidak menekan dan memaksa warga untuk digusur, melainkan menggunakan cara-cara terhormat dalam pemerintahan untuk mengatur masyarakatnya.paling inti adalah, setiap orang yang akan dipindahkan harus diketahui terlebih dulu tentang Kondisi sosial budayanya. sebab setiap orang  akan di relokasi ke tempat yang baru, tentu akan melalukan penyesuaian diri dengan pekerjaannya dan kehidupannya, serta sumber mata pencaharian dari berbagai aspek lainya, disesuaikan dulu, karena itu, harus ada interval waktu agar yang bersangkutan menyesuaikan diri.

Ia pun mengingatkan Pemerintah Daerah dalam merelokasi warga, harus memperhatikan apa saja yang menjadi hak dari masyarakat itu sendiri, tegasnya

Berdasarkan aturan perundang-undangan, orang yang telah menempati suatu tempat diatas 30 tahun arus diperhatikan hak hidupnya diatas areal tersebut, warga bersangkutan mempunyai hak milik diatas tanah itu. kecuali ada kesepakatan atau titipan warga mengenai suatu wilayah barulah diperhatikan.

Pemerintah harus memperhatikan suara dan aspirasi rakyat, sesuai dengan visi-misimu dulu saat berkampanye di Pilkada lalu, bukan terbawa arus demi kepentingan, sehingga mengabaikan kepentingan hak-hak masyarakat setempat.

Berita Terkait