Kantor Gubernur Didemo, Tolak Penerimaan CPNS Online

Oleh Putra Aryanto

17 September 2018 07:01 1695 VIew

''Aksi demo di kantor Gubernur Papua Barat''

Manokwari  arfaknews.con  - Puluhan pendemo tergabung dalam organisasi mahasiswa, melancarkan aksi demo ke kantor Gubernur Papua Barat, berlokasi di kompleks perkantoran Gubernuran di Arfai, Senin (17/9) menutut agar penerimaan CPNS dilakukan secara Manula bukan melalui jalur online.

Dalam aksi demo damai, mereka menolak keras penerimaan CPNS melalui jalur online ditanah Papua dan Papua Barat tahun 2018, rencananya penerimanan CPNS akan dilakukan 19 September 2018, aksi demo ini dilakukan guna dapat melaksanakan UU otsus dimana keberpihakan dalam memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) dapat terakomodir. dimana orasi dilakukan dihalaman kantor Gubernur Papua Barat.

Salah satu kordinator aksi BEM Unipa, Rustam Kelkusa, berharap agar penerimaan CPNS kali ini, dapat di lakukan secara manual, mengingat masih banyak masyarakat memiliki keterbatasan menggunakan teknologi.

" kami berharap agar penerimaan CPNS kali ini tidak menggunakan sistem online, karena hal ini dapat membunuh karakter masyarakat yang masih hidup dalam hal keterbatasan menggunakan teknologi. Selain itu juga mengingat bahwa UU otsus sudah jelas berbunyi, kewenangan berada di Pemerintah Daerah itu sendiri ". ungkap Philatus Lagoan selaku Presiden Mahasiswa (Presma) Unipa dalam orasinya.

Selain itu penerimaan secara manual ini dilakukan agar masyarakat dipedalaman dapat mendapatkan kesempatan membangun tanahnya dengan mengikuti penerimaan CPNS ini.

Gabungan mahasiswa, tergabung dalam Solidaritas Peduli Kesejahteraan Masyarakat ini, menyampaikan beberapa poin aspirasi, diantaranya menolak dengan tegas penerimaan CPNS secara online, dalam penerimaan CPNS ini dapat memproitaskan orang asli Papua, semua formasi dapat dibuka, mempertimbangkan batasan umur penerimaan CPNS berumur 40 th ke bawah.

Serta meminta Gubernur untuk dapat membuat pergub tentang ketenaga kerjaan yang dapat mengakomodir OAP 100%, dan Test CPNS harus di kembalikan, serta menjadi kewenangan daerah.

Asisten II Sekda Papua Barat, Jack Sawaki, didampingi kepala BKD Papua Barat Yustus Maidodga, mengatakan aspirasi baru diterima ini, akan dilanjutkan ke Gubernur Papua Barat, mengingat Gubernur Dominggus sedang tidak berada di tempat, disebabkan Gubernur sedang menjalankan dinas diluar daerah.

Dalam aksi demo dilakukan puluhan mahasiswa, sejumlah aparat kepolisian melakukan pengaman ketat, guan mengantisipasi hal yang tidak di inginkan dalam aksi demo tersebut.

Berita Terkait