Diduga Oknum PNS Lakukan Aksi Mesum Di Halaman Parkir Kantor Gubernur Papua Barat.

Oleh M. Rizaldy

24 September 2018 07:01 5412 VIew

''Foto Ilustrasi.''

Manokwari, arfaknews.com - Para pegawai Negeri Sipil di Kantor Gubernur Papua Barat dihebohkan dengan aksi mesum pasangan pria dan wanita yang diduga oknum PNS di halaman parkir Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat.

Pasangan diduga oknum PNS ini melakukan aksi mesumnya di dalam sebuah mobil Avanza berwarna silver abu-abu, Senin (24/9/2018)sekitar pukul 09.43 Wit.

Aksi tidak terpuji itu diketahui setelah para PNS melihat mobil yang dipakai kedua pelaku yang diduga oknum PNS bergoyang-goyang naik turun. peristiwa itu sontak menjadi tontonan para PNS dari balik kaca jendela kantor.

Karena merasa penasaran dengan mobil yang terus bergoyang naik turun, sejumlah pegawai, Satpam, dan cleaning service serta beberapa wartawan mendatangi mobil tersebut.

Setelah mendekati mobil dan salah seorang wartawan mencoba mengintip apa yang terjadi di dalam mobil tersebut, nampak seorang wanita dan pasangannya sedang melakukan aksi mesum.

Mengetahui ada orang yang mengintip aksi mesumnya, kedua pasangan itu langsung bergegas meninggalkan halaman parkir. para pegawai, sekuriti dan wartawan berupaya menghalangi laju mobil yang diduga memalsukan plat Nomor Polisi itu, namun tidak bisa dihalau.

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Nataniel D Mandacan kepada wartawan, menegaskan, bila terbukti kedua pasangan mesum yang diduga PNS itu benar-benar PNS, maka Pemprov Papua Barat akan memberikan sanksi pemecatan kepada keduanya.

''Kalau sudah dilihat, segera diusut, apalagi itu pasangan yang sudah berkeluarga. Kalau dia pegawai pecat saja, jangan bikin kelakuan tidak terpuji yang bisa ditiru PNS yang lain, nanti yang lain bilang kenapa dia bisa, baru saya tidak bisa,'' kata Sekda menegaskan.

Sekda Nataniel meminta aksi tidak terpuji itu segera diusut oleh aparat penegak hukum. Ia mengutarakan, pemberian saknsi juga akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

''Sanksi akan kita berikan setelah ada laporan pengaduan. Tidak bisa berikan sanksi tanpa pengaduan. jadi segera ditindaklanjuti kepada penegak hukum atau keluarga,'' pungkasnya.

Editor : M. RIZALDY

Berita Terkait