Konflik Tapal Batas Pemekaran, Mendagri Diminta Perhatikan Zona Adat

Oleh James Aisoki

29 September 2018 17:12 2356 VIew

''Anggota DPD RI, Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si, M.Kesos,''

Manokwari, arfaknews.com – Masalah Tapal Batas  wilayah administrasi kabupaten/kota, banyak terjadi di daerah pemekaran. Hal ini hampir terjadi di seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Papua Barat, terutama di Manokwari dan Sorong Raya.

Selain menyita perhatian, persoalan Tapal Batas juga berpengaruh terhadap pemerintahan dan pembangunanan, terutama di daerah perbatasan.

Anggota DPD RI, Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si, M.Kesos, mengungkap banyak masalah dan keluhan masyarakat di Papua Barat, terkait pelayanan pemerintahan di wilayah Tapal Batas.

Saat reses, dirinya mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat Manokwari Raya dan Sorong Raya, terkait dua administrasi pemerintahan yang berjalan di daerah yang sama di daerah perbatasan. 

“Persoalan ini mengorbankan masyarakat di sana, karena mereka belum tahu pemerintahan mana yang mewakili mereka dan mana yang harus diikuti,” jelas Mamberop kepada arfaknews. com, Sabtu (29/9).

Menurutnya, masyarakat di daerah perbatasan selalu berada di daerah konflik karena tarik-menarik antar kabupaten. Masyarakat sering dilupakan dalam pembangunan.

“Kita harap berbagai persoalan Tapal Batas di wilayah Papua Barat, diselesaikan dengan mekanisme perundang-undangan yang ada. Juga dilakukan dengan memperhatikan aspek budaya agar jangan masyarakat dikorbankan,” terangnya.

Dirinya sangat yakin masalah Tapal Batas akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan pemerintahan. Selain berdasarkan aturan, Kementerian Dalam Negeri diminta memperhatikan pemetaan wilayah adat atau wilayah pemerintahan adat.

“Dalam menyelesaikan konflik Tapal Batas di Papua, dianggap perlu untuk melibatakan Majelis Rakyat Papua dan Dewan Adat Papua untuk menyelesaikan masalah Tapal Batas dan memberi masukan kepada Mendagri,” pungkasnya.

Editor : Thias

 


Berita Terkait