Dinilai Batasi Generasi OAP, Parjal Desak Program KB Tak Dipaksakan

Oleh James Aisoki

29 September 2018 07:01 616 VIew

''Ketua Parlemen Jalan Papua Barat, Ronal Membieuw''

Manokwari, arfaknews.com - Program Keluarga Berencana (KB) memang dianjurkan Pemerintah demi terwujudnya masyarakat sejahterah dengan mengendalikan kelahiran. Sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Namun, hal ini ditolak oleh organisasi kemasyarakatan Parlemen Jalanan (Parjal) Provinsi Papua Barat.

Ketua Parlemen Jalan Papua Barat, Ronal Membieuw, mengungkap Program Keluarga Berencana (KB) secara pragmatis menghambat pertumbuhan penduduk papua, karena itu pemerintah perlu memberitimbangkan program KB sebelum diterapkan kepada Masyarakat Papua.

“Kami minta Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, tidak serta-merta menerapkan Program KB. Tanah Papua masih luas dan sangat butuh manusia Papua untuk lahir dan hidup menjaga, mengelolah Tanah Papua yang luas dan kaya akan sumber daya alam,” jelas Ronal dalam rilis kepada arfaknews.com, Sabtu (29/9).

Menurutnya, berdasarkan data Statistik kependudukan,  beberapa kabupaten se-Tanah Papua terbukti didominasi oleh saudara/i non Papua.

“Agar tidak didominasi, Pemprov/pemda harus memperhatikan pertumbuhan populasi Papua sesuai denagan hak setiap insan, marga dan suku Papua, agar berkembang biak dan beranak-cucu memenuhi Tanah Papua,” tegasnya.

Dijabarkan,sejauh ini terkesan Pemerintah gagal merancang sebuah program terhadap pertumbuhan penduduk Papua. Sebab yang hari ini bertambah bukan kelahiran melainkan ‘transmigrasi gelap’.

“Jangan hanya faktor ekonomi, sosial dan kesehatan saja yang digunakan sebagai dasar dalam implementasi program KB. Kami membantah dan menolak, hentikan cara-cara dan program Keluarga Berencana yang berdampak pada tidak bertumbuhnya dan berkembangnya orang asli Papua,” beber Ronal.

Dikatakan lebih jauh, pemerintah daerah harus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah, tidak selalu berpatokan pada pemerintah pusat. Parjal meminta para kaum ibu agar tidak terprovokasi dan mempertimbangkan untuk tidak mengurangi penduduk Papua.

Parjal, lanjutnya, mengecam oknum yang mengatasnamaka BKKBN dan melakukan Program KB kepada laki-laki di Distrik Masni, Kampung Mansabui, sejak Tahun 2016 lalu.

“Ada saksi kami yang juga bagian dari korban KB jepit urat kemaluan laki-laki. Dan ini sudah diadukan masyarakat kepada Parjal untuk mencari solusi atas praktik ini. Kami himbau, jangan mudah dijadikan Lab uji coba yang mengurangi angka kelahiran generasi penerus Papua,” pungkasnya.

Editor : Thias

 

 

Berita Terkait