Lima Kabupaten/kota di Papua Barat Dapat Predikat WDP

Oleh Charles Maniani

06 October 2018 07:01 307 VIew

''Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Paula Henry Simatupang. Charles Maniani | arfaknews.com''

Manokwari, arfaknews.com – Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Semester I Tahun 2018, meliputi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggran 2017, laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2017. Kemudian, hasil pemantauan tindaklanjut rekomendasi Per Semester I Tahun 2017.

Data hasil audit ini guna mendorong entitas agar terciptanya pelaksanaan dan penata-usahaan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel.

Berdasrakan hasil Audit BPK Pemeriksaan Laporan Keuangan Provinsi Papua Barat Tahun 2018, Per Semester I dan II, dari 14 Entitas, empat kabupaten/1 kota mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kelima kabupaten ini adalah Manokwari, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kota Sorong.

“Masalah yang ditemui adalah, pengolaan kas di bendahara, pengeluaran tidak tertib, pertangggungjawaban tidak tertib dan pengelolaan aset tetap belum memadai,” beber Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Paula Henry Simatupang, Jumat (5/10), saat Workshop Media di Ruang Auditorum BPK RISowi Gunung, Manokwari.

Sementara, hasil pemeriksaan BPK Tahun 2017 dari 14 Entitas, 9 diantaranya mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diantaranya, Pemprov Papua Barat, Kabupaten Kaimana, Fafak, Tambrauw, Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni dan Maibrat.

Untuk Semester II, saat ini BPK RIM Perwakilan Papua Barat sedang memeriksa kinerja terhadap pengolaan Dana Desa, pengelolaan Dana Desa JKN dan pengolaan Dana Pendidikan.

Workshop Media ini meningkatkan kerja sama antara BPK Papua Barat bersama media massa dalam hal menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan keuangan Negara/daerah secara jelas dan akurat.

Termasuk menjadi alat komunikasi bagi media dan masyarakat agar publik ikut mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan pemerintah daerah.

Berita Terkait