Pempus Dinilai Bijak Jika Sediakan DAU Untuk Luas Tutupan Hutan di Daerah

Oleh Putra Aryanto

09 October 2018 07:01 67 VIew

''Peneliti Ekonomi dari Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia (RCCC UI), Dr. Sonny Mumbunan. Putra Aryanto | arfaknews.com''

Manokwari, arfaknews.com - Dukungan untuk kelestarian hutan di Papua datang dari kalangan akademis Universitas Indonesia. Peneliti Ekonomi dari Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia (RCCC UI), Dr. Sonny Mumbunan, menilai perlunya kompensasi dana negara berupa DAU kepada pemerintah provinsi maupun kabupetan berdasarkan luas tutupan hutan. Hasil akhir yang didapat semakin luas hutan yang dikelola, maka DAU yang diterima semakin besar. Begitu juga sebaliknya.

Sonny yang juga anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), memaparkan kajiannya dalam sesi diskusi ICBE 2018 bertema Dukungan Kebijakan untuk mewujudkan kawasan baru konservasi di Komplek Kantor Gubernur Papua Barat, Selasa (9/10).

Menurutnya, masyarakat hutan telah berkorban menjaga hutan yang hasilnya dinikmati oleh semua kalangan termasuk pihak yang tidak terbebani menjaga hutan. Dalam menjaga hutan masyarakat daerah kehilangan peluang ekonomi memanfaatkan hutan.

Jika dibiarkan, masyarakat sekitar hutan akan tergoda memanfaatkan hutan untuk kegiatan ekonomi yang tidak sejalan dengan upaya pemulihan dan pemeliharaan seperti pertambangan dan perkebunan sawit.

“Kompensasi dana insentif  lewat skema DAU bisa dimanfaatkan untuk menambal hilangnya peluang ekonomi masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan hutan,” kata Sonny dalam diskusi di Manokwari, Papua Barat, Senin (8/10).

Pendapatnya mengacu dari hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara luas hutan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam serta pendapatan per kapita.

Semakin luas hutan, ternyata PAD, bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam yang diperoleh daerah cenderung menurun.

“Semakin luas hutan pendapatan per kapita penduduk stagnan dan cenderung menurun,” ujar Sonny.

Adapun pemilihan skema DAU dalam skema transfer fiskal ini didasarkan pada karakteristiknya yang lebih lentur ketimbang dana insentif lainnya.

DAU dinilai akan memberi diskresi bagi daerah untuk penggunaannya, juga mampu menyasar capaian hasil yang berdampak luas.

Berita Terkait