Ada Dugaan Pelanggaran Hukum Izin Lahan Gambut di Papua Barat

Oleh James Aisoki

23 October 2018 19:03 2889 VIew

''Ketua Pantau Gambut Papua, Yohanis Akwan''

Manokwari arfaknews,com - Tumpang Tindihnya Izin Konsesi Lahan gambut di Papua Barat, diduga terjadi pelanggaran hukum terkait perizinan lahan Gambut di Papua Barat

Ketua Pantau Gambut Papua, Yohanis Akwan, menutarakan dari hasil overlate dan analisis spasial disertai uji lab, ternyata ada dugaan pelanggaran hukum terjadi dalam pemberian izin-izin konsesi Perusahan di Papua Barat.

"Berdasarkan analisis perbedaan luas lahan, RTRW Papua Barat dan Peta Indikatif Penundaan Pemberian izin Baru (PIPPIB). Dalam RTRW luas Lahan Gambut 928.029 Ha dan luas lahan Gambut berdasarkan PIPPIB Papua Barat 540.195 Ha. Dengan demikian terdapat selisih luas lahan gambut sebesar 441.834 Ha," ucap Anis, Selasa (23/10)

Berdasarkan hasil analisis PIPPIB di Lahan Gambut Tahun 2018 yang dilakukan kawanan Yayasan Mnukwar,  terdapat tumpang tindih sebesar 38.478 Ha. Tumpang tindih izin lahan terluas sebesar 710 Ha, ditemukan pada konsensi PT.Sawit Papua berada di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni.

Berdasarkan hasil analisi PIPPIB Tahun 2013, adanya timpang tindih lahan sebesar 4.676 Ha. Tumpang tindih lahan terluas sebesar 6.703 Ha ditemukan pada konsensi PT. Abisha Bumi Persada di Kabupaten Teluk Wondama.

Hasil analisis pata Gambut dan IUPHHK-HA Papua Barat memperlihatkan terdapat tumpang tindihnya lahan sebesar 186.303 Ha. Tumpang tindih lahan terluas berada di PT.Bangun Kayu Irian di Kabupaten Sorong sebesar 34.236 Ha.

Dikatakan Anis, berdasarkan uji laboratorium ternyata adanya kekeliriuan dari salah satu pemegang konsesi di Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Bintuni, sehingga area kerjanya dikeluarkan dari wilayah Moratorium pembukaan dan eksploitasi lahan gambut. Padahal berdasarkan hasil uji tanah dilakukan di laboratorium Unipa, menunjukan sebagian area konsesi perusahan tersebut merupakan lahan Gambut.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup diminta  meninjau kembali izin-izin di Papua Barat, Karena terdapat temuan-temuan tumpang tindih izin konsesi, berdasarkan hasil overlate peta dan pengecekan lapangan. 

"Hal ini pula perlu ditindak tegas. Praktik ini dapat disimpulkan adanya dugaan korupsi pada pemberian izin-izin konsesi di Papua Barat," terangnya. 

Menurutnya, hal ini  penting untuk diselesaikan karena komitmen Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia (GPSDA) bukan sebagai wacana, tetapi membutuhkan langkah nyata yang harus diambil oleh Pemerintah.


Berita Terkait