Penyaluran Dana Otsus Tergantung Kebijakan Kabupaten/kota

Oleh Putra Aryanto

24 October 2018 14:10 1791 VIew

''Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat, Roberth KR Hammar. Foto : Putra Aryanto | arfaknews.com''

Manokwari, arfaknews.com - Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan sepenuhnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk 13 kabupaten/kota.

Kepala Biro Hukum Setda Papua Barat, Roberth KR Hammar, menilai kebijakan Pemprov terkait pengelolaan Dana Otsus, memberi keleluasan bagi kabupaten/kota dalam hal pengelolaan.

“Apakah penyalurannya dalam bentuk seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga atau tidak, itu merupakan kewenangan masing-masing kabupaten/kota,” ujar Hammar, kemarin.

Diakui saat ini Raperdasus Dana Otsus untuk mengatur pembagian antara Pemprov Papua Barat dan kabupaten/kota, sedang dalam pembahasan bersama DPR Papua Barat.

Raperdasus Otsus merupakan satu dari Tujuh (7) Raperdasus dan Raperdasi yang sedang dibahas di DPR Papua Barat. Tiga diantaranya tinggal menunggu pengesahan, sementara empat lainnya masih dalam tahap pembahasan.

“Yang masih dalam pembahasan di DPR adalah masyarakat hukum adat, provinsi berkelanjutan, BPH Migas dan Dan Otsus itu,” cetus Hammar.

Apa pun metode yang digunakan kabupaten/kota nantinya soal penyaluran Dana Otsus, pada intinya diharapkan langsung menyentuh masyarakat.

Sebelumnya, Pemprov Papua Barat menyepakati pembagian 90-10 untuk Dana Otsus.


Berita Terkait