Usung Pendekatan Adat, PT BAPP Didesak Angkat Kaki dari Kebar

Oleh James Aisoki

03 November 2018 07:01 401 VIew

''Masyarakat Adat Lembah Kebar Saat Pemalangan PT.BAPP, 30 Agustus 2018. Foto : James Aisoki | arfaknews.com''

Manokwari, arfaknews.com - Masyarakat Adat Mpur Lembah Kebar, berharap Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, tidak membuka ruang mediasi antar masyarakat adat, pemerintah dan pihak perusahan.

Pasalnya, sejak tanggal 30 Agustus masyarakat adat Mpur Lembah Kebar, melakukan Sasi Adat dan mengangkat Sumpah Adat dan ini menandakan pintu mediasi sudah tertutup.

Mewakili masyarakat Adat Lembah Kebar, Hugo Asrouw, mengungkap tertutupnya mediasi dan negosiasi ditandai dengan pemalangan Kantor BAPP tanggal 30 Agustus 2018 oleh masyarakat adat, didampingi MRP, DPR, LMA dan LSM.

“Hanya satu yang kami minta, Perusahan PT.Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) angkat kaki dari lembah Kebar. Tidak ada ruang mediasi- negosiasi lagi,” tegas Hugo, tokoh pemuda Mpur, Sabtu (3/11).

Ia mengaku sebelum pemalangan, sempat mendatangi semua pihak terkait, baik pemerintah daerah termasuk Gubernur Papua Barat yang juga Kepala Besar Suku Arfak.

“Kami harap Gubernur menggunakan pendekatan adat untuk penyelessaian masalah ini,” bebernya.

Diterangkan, masyarakat Kebar menyadari sejak 2007, sewaktu Bupati Manokwari masih dijabat Dominggus Mandacan (gubernur), mengluarkan rekomendasi pencadangan lahan hutan 40.000 Hektar.

“Diantaranya, lahan 20.000 di Lembah Kebar. Atas dasar inilah, Gubernur Papua Barat sebelumnya menindaklajuti oleh Tim Terpadu hingga mengeluarkan ijin,” jelasnya.

“Namun, kami masyarakat adat tidak ada kaitanya dengan urusan pemerintah. Kami tidak berurusan dengan siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang kami minta, perusahan harus angkat kaki dari Lembah Kebar,” tandasnya.

Berita Terkait