Warinussy : Praktik Peruntukan Nilai Proyek Untuk Pengusaha OAP Tak Adil

Oleh James Aisoki

03 November 2018 07:01 278 VIew

''Praktisi Hukum Senior di Papua, Yan Ch. Warinussy, SH. Foto : James Aisoki | arfaknes.com''

Manokwari, arfaknews.com – Salah satu tujuan kehadiran Undang Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001, sejak tanggal 21 November 2001, adalah untuk memberdayakan Orang Asli Papua (OAP).

Sayangnya, dalam praktinya masih banyak hal yang dianggap tidak sesuai dengan affirmasi action dari UU Otsus, misalnya pembagian proyek pekerjaan bagi pengusaha OAP.

Praktisi Hukum Senior di Papua, Yan Ch. Warinussy, SH, mengungkap alokasi nilai proyek Rp.1 Milyar kebawa untuk OAP dan diatas Rp.1 Milyar dikelola oleh Non Papua, tidak sesuai dengan amanat Otsus.

“Saya sangat menentang keras jika ada pernyataan atau praktik liar dari kalangan pejabat birokrat pemerintah daerah, dalam konteks pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur yang memakai model seperti itu,” terangnya, Sabtu (3/11).

Dirinya mempertanyakan standar hukum jika memang praktik pembagian proyek seperti yang dimaksud. Padahal, dana Otsus ditujukan untuk perlindungan (protection), keberpihakan (affirmation), pemberdayaan (empowering) dan penguatan (strenghtening) bagi OAP, khususnya pengusaha OAP.

Menurutnya, menyangkut peruntukkan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan adalah ditujukan utama bagi OAP.

Ini sesuai dengan pasal 34 ayat (3) huruf f, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua

“Pasal itu berbunyi, dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, yang berhak menikmati, menggunakan dan mengelola dana dalam konteks pelaksanaan pembangunan infrastruktur adalah OAP.

Warinussy berpendapat, alokasi dana pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat, harus diarahkan dan diprioritaskan bagi para pengusaha OAP. 

“Saya mendesak Gubernur Papua dan Papua Barat melihat dan menyikapinya, baik secara administratif, kebijakan pembangunan serta hukum demi kepentingan OAP, sebagai subjek utama kebijakan Otsus,”

Berita Terkait