Warinussy : Pentingnya Kehadiran Tokoh Kunci Selesaikan Persoalan HAM Papua

Oleh James Aisoki

09 November 2018 07:01 155 VIew

''Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pemberian Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH. ''

Manokwari, arfaknews.com – Berbagai pelanggaran HAM di Tanah Papua, dinilai belum ditangani secara serius oleh pemerinah pusat. Lembaga Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, menilai saatnya hadir seorang tokoh kunci (Person in Case) yang berkomunikai langsung dengan Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo.

“Pelanggaran HAM di Indonesia, khusus di Tanah Papua, menjadi black list yang terus dibahas pada Sidang periodik HAM PBB dan berbagai forum internasional. Tentu ini memperburuk citra Indonesia di mata Dunia jika tidak selesai,” ujar Direktur LP3BH Manokwari, Yan Ch. Warinussy, SH, Rabu (7/10) di Manokwari.

Menurut dia, tekad Jokowi untuk menyelesaikan berbagai kasus HAM di Indonesia, sesuai dengan program Nawacita, namun minim dukungan para bawahan.

Ia mencontohkan, Presiden berkeinginan menuntaskan pelanggaran HAM 1 Mei 1998 melalui Mekanisme Judusial. Keesokan harinya, Menkopolhukan menerjemahkan penyelesaian melalui mekanisme Non Judisial.

“Sama halnya dengan Papua, Pak Wiranto pernah ngomong akan menyelesaikan pelanggaran HAM melalui Non Judisial,” bebernya.

Ia menilai definisi pelanggaran HAM disebut Wiranto keliru dan bertentangan dengan pasal 7,8 dan 9 dari UU Nomor 26 Tahun 2000.

Tanggal 15 agustus 2017, Presiden Jokowi menunjuk Menkopolhukam, Wiranto, Jaksa Agung RI, Drs. Teten Masduki dan dari Papua Pater Neles Tebay, sebagai speaker untuk menyiapkan dialog penyelesaian pelanggaran HAM Papua.

“Selain Pater Neles Tebay, dua orang yang ditunjuk Presiden tidak menjalankan tugasnya, akhirnya rencana ini tidak berjalan.

Dijabarkan, tokoh kunci (Person in Case) selevel Menteri Negara yang tuganya khusus menyelesikan masalah HAM Papua.

“Dalam tugasnya, ia (tokoh kunci) bertugas berkomunikasi dengan Presiden dan Menkopolhukam serta bertemu sejumlah orang Papua untuk mencari solusi penyelesaian HAM,” paparnya.

Warinussy mempertanyakan masalah Aceh yang memiliki GAM namun bisa diselesaikan, sementara penyelesaian HAM untuk Papua seakan terabaikan.

Baginya, penunjukan Person in Case bertujuan melakukan berbagai upaya pertemuan dengan berbagai tokoh OPM, berbagai pihak serta elemen, mencari langkah terbaik untuk penyelesaian HAM.

Terutama, 3 kasus besar palanggaran HAM, yakni Wasior Berdarah, Paniai Berdarah dan Wamena Berdarah.

“Dalam upaya penyelesaian HAM, Person in Case ini juga bertemu langsung kelurga korban, masyarakat, didampingi ketua adat dan pembela HAM,” tegasnya.

Ditambahkan, Indonesia adalah negara yang memiliki instrumen penyelesaian pelanggaran HAM, sesuai UUD 1945. Secara khusus, UU HAM Nomor 39 Tahun 1999, yang kemudian dituangkan dalam Undang Undang 26 Tahun 2000.  Secara khusus, di Papua telah diatur dalam UU Otsus Pasal 44, 45 dan 46.

 

Berita Terkait