SKK Migas Dorong Sinergitas Konservasi dan Migas di Papua Barat

Oleh Redaksi

21 November 2018 07:01 730 VIew

''Fokus Grup Diskusi SKK Migas di salah satu hotel di Manokwari tentang advokasi Raperdasus Penetapan Provinsi Konservasi, Rabu (21/11). ''

Manokwari, arfaknews.com - Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku Rinto Pudyantoro mengakui adanya kekhawatiran pembenturan antara kegiatan kilang Migas dengan program konservasi sumber daya alam di Papua Barat.

Menyikapi kekhawatiran tersebut, SKK Migas berinisiatif melakukan advokasi terhadap Rencana Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Konservasi (Sekarang Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. Red) yang sedang didorong oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Terkait hal itu, SKK Migas menggelar kegiatan Focus Group Discution (FGD) Hulu Migas, Rabu (21/11). Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Manokwari ini membahas tentang Advokasi Raperdasus Provinsi Konservasi.

"Dalam diskusi tadi kita mendapat banyak informasi diantaranya, kecurigaan tentang pembenturan potensi Migas dan kegiatan Konservasi, ini ternyata masih bisa dijembatani supaya bisa seiring," kata dia.

Menurutnya, masih terdapat ruang yang cukup untuk mendiskusikan kepentingan konservasi dan kegiatan eksplorasi Migas, sehingga kedua kepentingan tersebut saling bersinergi dan mendukung.

Ia mengutarakan, saat ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di daerah maupun luar negeri sedang mendorong 70 persen wilayah di Papua Barat masuk dalam kawasan lindung. Saat ini Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Papua Barat sedang berlangsung.

Dia menegaskan, SKK Migas tidak menganggap hal tersebut sebagai ancaman. Bagi dia, yang harus dipastikan adalah soal bagaimana dan dimana lokasi 70 persen wilayah yang dijadikan kawasan konservasi.

"Perlu titik keseimbangan yang optimal artinya konservasi tetap jalan tapi di sisi lain potensi ekonomi masyarakat juga jangan dilupakan," pungkasnya.

Ketua Komisi C DPR Papua Barat Imanuel Yenu pada FGD tersebut membuka ruang bagi SKK Migas untuk melakukan pertemuan untuk memberikan masukan terkait Raperdasus Provinsi pembangunan berkelanjutan.

Editor : Rizaldy

Berita Terkait