Masyarakat Adat Menyuarakan Babo Jadi Daerah Otonomi Baru Di Teluk Bintuni

Oleh James Aisoki

03 December 2018 07:01 131 VIew

''Kepala suku Babo''

Bintuni arfaknews.com - Tuntutan Masyarakat mendiami Distrik Babo, di Teluk Bintuni mengusulkan agar wilayahnya dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).

Ketua Tim Pemekaran Babo mengungkapkan, pihaknya akan bertolak menuju istana negar, membawa aspirasi Masyarakat setalah dicabutnya Moratorium pada 3 Desember 2018.

Setalah 3 bulan ini, Tim pemekaran akan bertolak ke Jakarta, menemui Mendagri, bahkan ke Istana Presiden, menyuarakan aspirasi masyarakat Adat di wilayah Babo sebagai salah satu DOB di Teluk Bintuni, kata Kepala Suku Babo, Muharam Fiawe, bertindak selaku ketua Tim Pemekaran Babo, saat ditemui waryawan Minggu (2/12).

Fiawe menjelaskan Babo merupakan DOB, meliputi Distrik Babo, Sumuri, Kuri, Wamesa, Aroba, Fafurwar, Kaitaro. Dimana  sejumlah distrik yang belum di mekarkan, dulunya masuk kedalam wilayah distrik Babo

DOB Babo diusulkan meliputi tujuh distrik ini. Penempatan ini Ibu kota nanti baru diputuskan, terpenting sudah ada Surat Keputusan, Jelasnya.

Aspirasi masyarakat Babo mengusulkan untuk masuk kedalam wilayah DOB, sudah diperjuangkan sejak lama sebelum Teluk Bintuni dimekarkan, DOB sudah diperjungkan bahkan sudah ada tim pemekaran dibentuk,  diman awalnya pengusulan pertama gagal, kedua Gagal dan ketga kalinya ini, Babo harus dimekarkan". Tegas Fiawe

Sesuai dengan syarat-syarat umumnya, wilayah DOB baru bagaimana harus ditunjang oleh Sektor Ril peningkatan PAD daerah. DOB baru harus melihat Cakupan Wilayah batas-Batas administrasi, Sumber-Sember Unggul, Kehutanan, Pertanian, Kalahutan, Sekotor Jasa (Pelabuhan dan Bandara), Sumber Daya Migas telah menunjang untuk dimekarkan, bahkan sebagai salah satu DOB baru. Sesuai dengan syarat dukungannya, harus mendapat persetujuan dari Badan Perencanaan Kampung (Baperkam) di Wilayah tersebut dan Baparkam telah menyetujuinya.

Diharapkan dukungan Stekholder baik Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Provinsi. MRP dan DPR Fraksi Otsus untuk menyuarakan Aspirasi Masyarakat adat ini. Ungkapnya.

Berita Terkait