MRP PB Bahas Soal Dana Bagi Hasil Dengan Pemkab Bintuni

Oleh Wawan

08 December 2018 02:10 1964 VIew

''Ketua MRP PB Maxi Ahoren''

Bintuni arfaknews – Majelis Rakyat Papua Barat (MRP) Papua Barat PB) dalam kegiatan sosialisasi penjaringan aspirasi terkait sosialisasi rancangan peraturan daerah khusus tentang pembagian dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas, bersama pemerintah teluk Bintuni dan masyarakat 7 suku, Jumat (7/12) di Teluk Bintuni

Ketua MRP PB Maxsi Nelson Ahoren menjelaskan ke media di tugas  dari MRP -PB semenjak menerima Raperdasus pada tanggal 30 November 2018 adalah mensosialisasikan kepada masyarakat papua barat, perlu diketahui rekan-rekan di DPR dan pemerintah dengan melahirkan 7 raperdasus, selama ini menjadi momok dan perbincangan di kalangan masyarakat,

Saat ini sudah terwujudkan Lewat sosialisasi  dan harapkan ada masukan dari masyarakat agar dapat memboboti rancangan dilahirkan tersebut, dalam pertimbangan dan persetujuannya dalam waktu dekat, menjadi alasan MRP PB alasan kami melakukan sosialisasi.

Dari 3 raperdasus tercipta di MRP PB pegang 3 raperdasus, yakni pertama raperdasus pembagian DBH Migas, kedua raperdasus pengangkatan DPR otsus, dan ke tiga tentang hak wilayah masyarakat adat, melalui pokja adat.

Lanjut Maxsi untuk menyangkut pembagian DBH,  telah menempuh melalui pembahsan, sehingga raperdasus nantinya akan menjadi suatu ketetapan Peraturan Daerah (Perda) sebagai daerah penghasil dengan pembagian 40 persen buat masyarakat yang memiliki daerah penghasil, 30 persen untuk pemerintah provinsi, nantinya juga akan dikembalikan kepada pemerintah daerah setempat guna pembangunan, serta 30 persen untuk daerah non penghasil yang berada di  Papua Barat.

Hasil sosialisasi ini, akan dibawa kemanokwari dan menyampaikan ke DPR serta pemerintah Provinsi Papua Barat, agar ditindak lanjuti menjadi perda melalui pleno, di dalam persetujuan dan pertimbangan nanti, "kami berharap ke 7 raperdasus ini tidak prematur tetapi raperdasus yang murni untuk masyarakat atau orang asli papua (OAP), pungkasnya

Tugas MRP-PB, untuk melindungi hak-hak dari pada OAP sendiri, "Intinya raperdasus ini dibuat untuk berpihak kepada masyarakat OAP bukan untuk kepentingan yang lain, tutup Maxsi Nelson Ahoren.


Berita Terkait