Fraksi Otsus : MRP Keliru Jika Tolak Atau Hapus Raperdasus

Oleh Redaksi

13 January 2019 07:01 326 VIew

''Ketua Fraksi Otsus DRP Papua Barat, Yan A Yoteni, Ditemani Anggota Fraksi Otsus, Sahaji Refideso, Saat Gelar Jumpa Pers di Manokwari.''

Manokwari, arfaknews.com – Fraksi Otsus DPR Papua Barat, angkat bicara soal penolakan 1 dari 7 Raperdasus oleh MRP Papua Barat. Penolakan yang dimaksud adalah Raperdasus Kedudukan Fraksi Otsus jalur pengangkatan DPR Papua Barat.

Menurut anggota Fraksi Otsus DPR Papua Barat, Sahaji Refideso, penolakan itu sangat keliru, karena pada Paripurna Desember 2018, penyerahan 7 Raperdasus tersebut sudah dilakukan MRP Papua Barat.

Sebelumnya, DPR Papua Barat menyerahkan 7 Raperdasus kepada MRP Papua Barat, untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan.

“Dari sisi hukum, penolakan itu salah karena tidak ada landasan hukum untuk MRP PB menolak keberadaan Fraksi Otsus di DPR. Kedudukan Fraksi Otsus dijamin didalam Undang Undang Otsus,” ujarnya, Sabtu (12/1) kepada wartawan di Manokwari.

Pernyataan ini menurut Refideso, bukan untuk memperkeruh suasanan, namun lebih kepada memberi pemahaman kepada publik agar informasi menjadi berimbang dan jelas.

Ia juga mengaku belum ada surat penolakan yang dikirim oleh MRP Papua Barat secara resmi ke Fraksi Otsus DPR Papua Barat.

“MRP Papua Barat tidak berhak merubah isi dari Raperdasus itu, apalagi menolaknya. Mereka hanya boleh memberi pertimbangan dan persetujuan,” tegasnya.

Dijabarkan, pembentukan peraturan perundang-undangan bukan dari lembaga manapun, terkecuali legislatif dan eksekutif, sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 dan dijabarkan jelas dalam Pasal 5.

Ini pun termuat dalam penjabaran UU Otsus dan UU Pemerintah Daerah tentang pembentukan Perdasus atau Perdasi. Kecuali sekedar masukan yang bertujuan memperbaiki sebuah produk hukum.

Refideso menilai MRP Papua Barat pun  tak berhak embentuk Perdasi dan Perdasus, namun lebih pantas untuk memberi pertimbangan dan persetujuan sesuai tupoksinya.

“Pandangan Fraksi Otsus DPR Papua Barat, pertimbangan Perdasus itu mencerminkan Lima Pilar atau tidak, yakni pilar Pengakuan, Penghormatan, Perlindungan, Pemberdayaan dan Keberpihakan kepada Orang Asli Papua sesuai amanat UU Otsus,” papar Refideso.

Dengan demikian, tugas MRP Papua Barat adalah melihat pasal mana yang tidak mencerminkan Lima Pilar tersebut, bukan merubah atau bahkan menolak Raperdasus.

“Raperdasus ini dilengkapi naskah akademik. Jika merubahnya, harus ada kajian secara ilmiah. Apalagi perubahan sebuah produk hukum atau Raperdasus ini harus melalui 6 tahapan, dengan keterlibatan legislatif dan eksekutif,” ucapnya.

Secara terpisah, Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, menegaskan MRP Papua Barat tidak menolak Raperdasus Kedudukan Fraksi Otsus, namun lebih kepada mekanisme perekrutan yang harus diperhatikan.

“Jika ada UU yang melandasi kami (MRP) untuk membuat UU, pasti kita sudah membuatnya. Hanya saja, kami dibolehkan untuk memberi pertimbangan dan persetujuan, yang membuat Raperdasus adalah DPR PB dan Fraksi Otsus,” bebernya.

Ia tak menampik jika tugas MRP Papua Barat hanya boleh memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus.

Berita Terkait