Dua Putusan PTUN Jelas, Yoteni Undang KPK Periksa 6 Anggota MRP PB

Oleh Redaksi

13 January 2019 18:10 1388 VIew

''Ketua Fraksi Otsus, Yan Anton Yoteni''

Manokwari, arfaknews.com –  Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, diminta menyikapi masalah putusan PTUN terhadap 6 anggotanya. Tak hanya putusan di PTUN Jayapura, tetapi juga PTUN Makassar.

“Masalah ini membutuhkan perhatian yang sangat serius, baik oleh unsur pimpinan MRP sendiri maupun juga perhatian dari Gubernur Papua Barat,” ujar Ketua Fraksi Otsus, Yan Anton Yoteni, Sabtu (12/1) di Manokwari.

Menurutnya, dua putusan PTUN itu menyatakan 6 anggota MRP Papua Barat kalah gugatan secara hukum.

“Dengan demikian, keenam anggota MRP ini belum boleh beraktifitas di lembaga kultur itu, termasuk tidak boleh menerima hak (gaji) karena masalah ini,” papar Yoteni.

Ia dengan tegas mengajak aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam, terutama keenam anggota MRP Papua Barat yang masih berurusan dengan hukum pasca putusan PTUN.

“Putusan ini sudah ada bahkan sejak lama dalam kurun waktu berbeda di dua PTUN, Jayapura dan Makassar. Keenam anggota MRP Papua Barat ini masih terima gaji. Ini harus diaudit oleh para penegak hukum,” tegasnya.

Jika perlu, tambah Yoteni, KPK harus masuk ke Papua Barat dan ikut melakukan pemeriksaan. Saat ini proses Kasasi sudah diajukan Gubernur dan Mendagri terhadap SK pelantikan 6 nama anggota MRP.

“Atas dasar putusan PTUN, 6 anggota MRP ini harusnya tidak menerima haknya, seperti rekan-rekan anggota MRP lain yang tidak bermasalah dengan humum,” ucapnya.

Berdasarkan SK Mendagri Nomor 161 dan SK Nomor 160 dan SK Gubernur Nomor 224.8 dan SK Nomor 224.9 yang menjadi pokok materi gugutan enam nama penggugat.

Mereka yang menggugat dan menang ke PTUN Jayapura dan Makassar adalah, Ismael Ibrahim Watora, Lusia Imakulata Hegemur, Rafael Sodefa, Leonard Yarolo, Yafet Valentinus Wainarisi, dan Aldeda Elizabeth Yoteni.


Berita Terkait