Penegakan Hukum Terkesan Lemah, Membuat Aksi Penyelundupan Kayu Marak

Oleh Redaksi

11 February 2019 07:01 369 VIew

''Gambar Illustrasi kayu di police line''

Manokwari arfaknews – Manipulasi dokumen laporan muatan kayu dilakukan pihak perusahaan sedang berinvestasi di Papua Barat dalam bidang pengolahan kayu, membuata Penegakan hukum di bidang kehutanan terkesan lemah, sehingga aksi peneylundupan kayu keluar dari tanah papua kian marak.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Hendrik Runaweri, Sabtu (9/2/2019) akui hal yang membuat aksi penyeludupan kayu marak, disebabkan pula sejak berlakunya system pelaporan secara online berupa sistem verifikasi legalitas kayu, menjadi peluang bagi perusahaan nakal untuk manipulasi pelaporannya

Sistim verifikasi legalitas kayu  secara online, sudah beberapa kali jebol karena dipalsukan pihak perusahaan nakal,  sehingga perusaahn yang tergolong nakal ini harus segera dievaluasi, ungkapnya

Di Contohkan, di dalam dokumen pelaporan tertulis di dokumen kayu bulat, namun fakta dilapangan adalah kayu olahan milik masyarakat, kejadian ini sering terjadi di wilayah Papua Barat, diantaranya  di kabupaten Kaimana, Bintuni dan Sorong. melalui sistim verifikasi online, Kata Runaweri.

soal pengawasan dibidang Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian kehutanan di Papua Barat minim koordinasi. Sehingga kasus kayu diungkap tim Gakkum maupun institusi penegak hukum lain belum berujung final. Artinya, penegakan hukum di bidang kehutanan masih lemah dan tidak memberikan efek jera bagi perusahaan nakal.

Selain itu, belum adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalukan langkah hukum di bidang kehutanan., namun bakal dipuyakan mengusulkan ke kementerian pusat untuk penambahan tenaga PPNS Kehutanan.

Sejak berlakunya UU 23 tahun 2016, Dinas Kehutanan di tingkat kabupaten/kota telah dirampingkan. Implementasi UU 23 tahun 2016 turut menjadi faktor penyebab maraknya aksi pencurian kayu keluar Papua.

Sebelum dilebur, Dinas Kehutanan kabupaten/kota mempunyai tenaga teknis lapangan yang bertugas disetiap perusahaan, diman mereka di beri tugas untuk melakukan pengawasan.

Saat ini terkesan sudah sulit melakukan pengawasan. terkendala  tenaga teknis tidak ada dilapangan. Sedangkan proses verifikasi kayu keluar dari Papua menggunakan sistim online terpantau di kementerian kehutanan Pusat,” ujarnya.

Di sisi lain, Andi Saragih direktur LSM Mnukwar, di Manokwari mengatakan, Dinas Kehutanan Papua Barat jangan sampai kehilangan arah dan tujuan dalam menjaga sumberdaya hutan di Papua Barat.

Jika alasan lemahnya pengawasan di lapangan karena faktor tenaga teknis, dapat diterima. Namun jika alasan UU 23 tahun 2016, bagi Dia itu tidak dapat diterima karena fungsi UU tersebut hanya untuk perampingan dan efisiensi secara birokratif namun kegiatan pengawasan di lapangan adalah kewenangan Dinas Provinsi.

Jangan sampai kita hilang arah dalam menjaga sumberdaya alam terutam kayu, karena alasan tenaga teknis dan UU 23 tahun 2016. Dinas provinsi memiliki kewenangan penuh, melalui otonomi khusus, ungkapnya.

Diusulkan agar Dinas kehutanan Papua  Barat dapat melibatkan masyarakat adat di sekitar lokasi perusahaan, melalui pendampingan pihak LSM, sehingga penyelamatan sumberdaya kayu sebagai tim pengawas terus melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.

Pada dasrnya proses pengawasan kayu, Dinas  kehutana dalam hal ini harus terbuka dan mau libatkan para pihak seperi masyarakat adat atau aktivis lingkungan, jelasnya.

Berita Terkait