Diduga Selewengkan Dana, Tenaga Honor Laporkan Kasatpol PP ke Kejaksaan

Oleh Redaksi

11 February 2019 07:01 746 VIew

''Gambar Satpol PP''

Manokwari arfaknews – Tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melaporkan pimpinannya yakni kasat Pol PP ke kejaksaan negeri Manokwari, terkait dugaan penyelewengan dana

Hal ini di benarkan Kepala Seksi pidana khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Manokwari, Muslim, Senin (11/2), ketika dikonfirmasi, terkait laporan tenaga honor membenarkan tentang adanya pengaduan diterima dari tenaga honor Satpol PP.

kejaksaan telah menerima laporan beserta bukti dokumen dugaan penyelewengan dana tahun 2018, dari tenaga honorer Satpol PP Papua Barat, ujarnya.

 

pengaduan di terima kejaksaan akan didalami penyidik kejaksaan, namun laporanb dari tenag honor ini, akan di koordinasikan  dengan Kajari Manokwari, kata Muslim.

Sebelumnya, puluhan tenaga honorer Satpol PP Papua Barat, mengadukan masalah dialami para tenga honor tersebut ke Gubernur Papua barat sebelum bertolak ke Kantor Kejaksaan.

Kordinator akis, Mathias Kapisa mengungkap langkah hukum diambil tenag honor merupakan pilihan terakhir, lantaran kepala badan satuan (Kasat) Pol PP Papua Barat berinisial OM, dianggap  tidak transparan selama empat tahun sola anggaran di Satpol PP.

Salah salah satu dokumen disertakan dalam laporan ini, terkait Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2018 di Badan Satpol PP Papua Barat, di dalamnya termuat anggaran operasional minuman keras (miras) senilai Rp1 miliar lebih. Tapi, selama tahun 2018 tenaga honor satpol PP tidak pernah terima biaya operasional, meski anggaran itu terpakai sekitar Rp500 juta, ungkapnya.

Fakta lain mereka ungkap, berkaitan dengan status bendahara di badan satpol PP Papua Barat adalah seorang tenaga honorer biasa diberikan tanggungjawab Kasat Pol PP tanpa disertai Surat Kepustusan (SK), sehingga makin menguatkan indikasi penyelewengan seperti dilaporkan ke kejaksaan.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, usai menerima pengaduan puluhan tenaga honorer Satpol PP, mengatakan kisruhnya persoalan terjadi di badan Satpol PP Papua Barat. sudah perintahkan panitia lelang jabatan eselon II dan III di lingkup Pemprov Papua Barat, melakukan lelang jabatan Kepala Badan Satpol PP Papua Barat dalam tahun ini, sambil menerima satu buah map berisi pengaduan yang diserahkan para tenaga honorer Satpol PP Papua Barat.

Berita Terkait