LP3BH Manokwari Desak Presiden, Keluarkan Putusan HAM Wasior dan Wamena

Oleh Charles Maniani

19 February 2019 07:01 611 VIew

''Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy''

Manokwari arfaknews.com- Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk segera mengeluarkan keputusan hukum penyelesaian kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat Wasior dan Wamena sebelum Pemilu 17 April 2019.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, mengatakan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memiliki kewenangan berdasarkan amanat pasal 4 Undang Undang Dasar 1945 untuk melakukan langkah tersebut.

Menurutnya, hingga hari ini tidak ada kejelasan dari pemerintah mengenai alasan hukum, apakah yang dijadikan Jaksa Agung Republik Indonesia M.Prasetyo dan jajarannya untuk mengembalikan berkas perkara dugaan pelanggaran HAM Berat tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejak 27 November 2018 lalu.

Dirinya melihat, Presiden Jokowi dapat mengeluarkan perintah dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) untuk penyelesaian dugaan pelanggaran HAM Berat Wasior dan Wamena. Keppres tersebut sekaligus dapat berisi amanat memperkuat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM), kata Yan pada Arfaknews.com melalui rilisnya ke sejumlah awak media, Senin (18/02)

Menurutnya dalam Kepres ini, berisikan amanat guna memperkuat UU-RI No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

Khususnya dalam konteks pendirian pengadilan HAM di Tanah Papua, guna memeriksa dan mengadili kasus Wasior dan Wamena tersebut, pemberian akses bagi keterlibatan jurnalis nasional dan internasional serta organisasi masyarakat sipil untuk memantau dan meliput proses hukum atas kedua kasus tersebut hingga memperoleh putusan pengadilan, ucapnya

Berkenaan dengan itu pula, selaku Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, ia mendesak Pimpinan Komnas HAM untuk segera mengembalikan berkas perkara kasus dugaan Pelanggaran HAM Berat Wasior dan Wamena ke Jaksa Agung sebelum bulan Maret 2019 ini.

Pihaknya bersama korban dan keluarga kasus Wasior serta Dewan Persekutuan Masyarakat Adat (DPMA) Wondama, akan mengambil langkah-langkah hukum apabila desakan ini tidak dipenuhi sesuai amanat aturan perundangan yang berlaku, tegasnya.

Berita Terkait