Prabowo-Sandi Bakal Bentuk Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Di Tanah Papua

Oleh Ical

20 February 2019 07:01 1265 VIew

''Ketua BPN Capres-Cawapres Prabowo-Sandi Jenderal TNI Purn Joko Santoso''

Manokwari, arfaknews.com - Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahuddin Uno bakal membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua.

 

Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi , Jendral TNI Purn Joko Susanto, Rabu (20/2/2019) menyatakan, penyelesaian pelanggaran (HAM) di Tanah Papua menjadi salah satu misi pasangan nomor urut 02, bila terpilih pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tangal, 17 April 2019 mendatang.

 

''Kalau terpilih, Pak Prabowo akan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan HAM di Papua, ini kan yang gak pernah disentuh,'' kata Joko Santoso di Manokwari.

 

Ia mengatakan, penyelesaian kasus-kasus HAM berat di Tanah Papua menjadi perhatian Capres-Cawapres Prabowo-Sandi, salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui jalur rekonsiliasi.

 

''Kita akan menyelesaikan itu (pelanggaran HAM. Red) dengan rekonsiliasi yang berkeadilan. rekonsiliasi tersebut bisa dilakukan melalui dialog antar para tokoh,'' imbuhnya.

 

Ketua Tim Relawan Prabowo-Sandi (Pradi) Papua Barat Zakarias Horota menyatakan, sangat mendukung upaya penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua yang bakal di didorong oleh pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandi dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

 

''Salah satu hal terpenting dalam amanat Undang-undang Otsus (Otonomi Khusus) adalah membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua. Sampai sekarang Komisi itu tidak ada,'' tegas Horota.

 

Ia mengatakan, selama hampir 17 Tahun penyelenggaraan UU Otsus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, hingga kini belum ada upaya serius dari Pemerintah untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus.

 

Horota juga meminta kepada Capres-Cawapres Prabowo-Sandi agar dapat membentuk Badan Rehabilitasi Pelanggaran HAM untuk melakukan merehabilitasi kepada para korban pelanggaran HAM di mana pun berada.

 

''Jadi kami sangat setuju dan mendukung program yang disampaikan Pak Capres Prabowo-Sandi terkait penyelesaian masalah Papua, salah satunya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan konflik-konflik di Tanah Papua,'' pungkas Horota.

 

Berita Terkait