Sebelum Otsus Berakhir, HPAP Meminta Pengusaha Papua di Prioritaskan

Oleh Jams Aisoki

23 March 2019 07:01 1991 VIew

'' Ketua Himpunan Pengusaha Anak Pribumi Papua Kabupaten Manokwari, Herman Mandacan''

Manokwari arfaknews.com – Sudah 18 tahun otsus bergulir di Tanah Papua,  namun epesensi pembangunan menjadikan masyarakat Papua menjadi tuan di Tanah sendiri dinilainya belum berhasil, pasalnya hingga kini mayoritas pengusaha Papua belum sepenuhnya diperdayakan Pemerintah Daerah.

Hal itu, diungkapkan Ketua Himpunan Pengusaha Anak Pribumi (HPAP) Papua, wilayah Manokwari, Herman Mandacan, 20 tahun menggeluguti Dunia Usaha, menerangkan hingga kini banyak pengusaha Muda dan menengah Papua terpaksa harus guling tikar karena tidak memiliki Modal.

"Untuk menjawab tuntutan pemberdayaan terhadap Pengusaha Asli Papua berdasarkan Otsus, Gubernur Papua Barat telah memberikan pesan bahwa semua Asosiasi berbadan Hukum harus melalui Bappeda, agar dapat diakomodir.

Sebagai Ketua HPAP, minta agar pemerintah memprioritaskan pengusaha asli Papua, ucapnya ketika di temui awak media, Jumat, (22/3).menernagkan melihat para Pengusaha papua a di Manokwari, banyak memelki perusahaan seperti CV, agar perlu diperdayakansehingga dapat menjadi pengusaha sukses.

Namun dampak terparah, ketika para pengusaha apua ini,  hendak masukan  ke sejumlah Dinas-dinas terkait, tapi saat pembagian Paket mereka tidak memperolehnya.

Hal itu, sesuai dengan kebijakan Pemerintah, agar membentuk Asosiasi Pengusaha Anak Pribumi, sehingga anak-anak Papua ini bisa maju bersama, kata Herman, sembil mengungkapkan jumlah anggota tergabung dalam HPAP lebih 100 pengusaha terakomodir.

Selai itu, Sekretaris Himpunan Pengusaha Anak Pribumi, Mesak Dowansiba membeberkan berdasarkan informasi diketahuinya, banyak paket-paket lelang sudah ber-tuan, mengakibatkan Pengusaha Asli Papua tidak diakomidir sepenuhnya, sebab paket pekerjaan di online itu,  merupakan paket pekerjaan sudah dimiliki, berharap kalau bisa dipriotaskan anak Papua, ada beberapa anggota sudah terdaftar dalam LPSE, Karena itu minta pada Pemerintah agar dibuka peluang untuk ikut tender murni atau Tender online, agar bisa melakukan tender pekerjaan bernilai di atas 1 M". Jelasnya.

Berita Terkait