Sipil Society, Meminta KIP Mampu Jawab Kebutuhan Masyarakat

Oleh Jams Aisoki

05 April 2019 04:11 1066 VIew

''Para komisoner KIP dan Kaloalisi Sipil Sosialiti''

Manokwari arfaknews.com - Koalisi Masyarakat Sipil (Sipil Society) menginginkan Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) telah dilantik 29 Maret 2019 lalu, di Papua Barat, agar lahir sebagai salah satu Komisi independent dalam menjawab kebutuhan Masyarakat tentang keterbukaan informasi Publik.

Salah satu komisi dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 ini, diharapkan independent dalam kinerjanya dan penganggaranya, oleh karena itu diperlukan sebuah regulasi daerah berupa Peraturan Gubernur (Pergub) mengatur tentang Independensinya.

Hal itu dilontarkan Kordinator Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua Barat, George Dedaida, usai melakukan Tatap Muka bersama Komisioner KIP di salah sayu hotel, Kamis (4/4), menerangkan Hdari hasil pertemuan antara KIP dan NGO/LSM, sipil Society, harapannya Kelembagaan KIP telah dibentuk di Papua Barat ini, harus independent, agar dapat menjawab semua persoalan informasi masih berbuntut, KIP harus menerjemahkan kebuntutan itu secara baik, agar publik harus tahu tentang keterbukaan informasi tersebut.

Selain itu, Penguatan Kapasitas dari kelembagaan KIP ini, agar dapat tersosialisasikan bukan di tingkat Provinsi saja, melainkan di tingkat Kabupaten bahkan sampai di tingkat akar rumput, intinya masyarakat adat itu harus tahu pentingnya KIP ini sendiri, jelasnya

Terkait independensi KIP, Koalisi Sipil Society mendorong harus ada peraturan Gubernur mengatur independensi KIP, baik dari soal penganggaran dan perangkat OPD bisa menjadi sekretariat dari KIP ini.

Ada beberapa Contoh, KIP di sejumlah daerah di Indonesia yang independen, karena memiliki peraturan Gubernur dan juga miliki pejabat esalon II duduk sebagai sekretaris untuk mengelola Komisi Independet Publik, seperti halnya di DKI Jakarta".

Masyarakat berharap KIP bisa berjalan dan bisa berlangsung dengan baik, apabila KIP bisa berdiri independent. Dimana Penggarannya harus terpisah dari pada instansi teknis misalnya Infokom dan kalau bisa berdiri sendiri agar harapan masyarakat bisa terkafer dengan baik". Ujarnya

Koalisi Sipil Society, selama ini melihat advokasi terbentur pada keterbukaan informasi, jadi semua tergabung disini, baik itu LSM Mnukwar, Kamuki, dari Paradisea, Papuana, Lembaga Masyarakat Adat sendiri, setelah mengadvokasiruang hidup, selalu terkendala pada keterbukaan informasi, jadi bersepakat untuk mendorong komisi KIP ini agar bisa menjawab kebutuhan keterbukaan informasi bagi publik.

dalam mengakses keterbukaan informasi, APBD Papua Barat bisa dikonsumsi Publik, hingga kini belum bisa terbuka bagi semua elemen masyarakat. Karena itu berharap kalau boleh dengan adanya KIP ini, APBD itu bisa terbuka ke masyarakat, jangan jadi objek pembangunan melainkan menjadi subjek bisa mengawal roda pembangunan itu dengan baik, sehingga apa diharapkan masyarakat bisa terjawab.

ruang selama ini diberikan misalnya, ada beberapa OPD punya tugas dan fungsi untuk mengawal keterbukaan informasi itu belum maksimal, oleh karena itu diharapkan dengan keberadaan KIP, bisa memutus mata rantai itu,

Memberikan Informasi pada masyarakat, sebagai edukasi agar masyarakat itu bisa memahami posisi dia seperti apa dan pembangunan itu dimana, sehingga mendukung kinerja pemerintah dalam rangka pembangunan di daerah,

Diharapkan KIP dapat menyelesaikan berbagai kasus informasi publik yang ada, baik itu informasi APBD dan Tata Ruang bagi masyarakat umum dan Masyarakat Adat.

Diharapkan Gubernur, DPR dan Instansi kelembagaan lain seperti MRP, bersama-sama mendukung KIP ini dalam kapasitas, agar KIP ini dapat menjawab harapan masyarakat dan persoalan banyak terjadi karena masyarakat tidak tahu Informasi.

KIP menjadi lembaga yang menjawab keterbukaan informasi itu sendiri, karena itu diharapkan dukungan, baik dari pihak Eksekutif, legislatif dan bahkan lembaga pendidikan, di Manokwari, bersama medukung KIP ini, harapanya.


Berita Terkait