MRP Harus Bentuk Pansus, Guna Mengawal Aspirasi Universitas Papua

Oleh Jams Aisoki

08 April 2019 22:07 1924 VIew

'' Wakil Ketua MRP Papua Barat, Edi Claus Kirihio''

Manokwari arfaknews.com - Diperlukan dukungan luas dari Pemerintah Papua Barat dalam menjadikan Universitas Papua guna menghasilkan Sumber daya Manusia Papua yang handal dan terampil, pihak Unipa beraudince dengan MRP Papua Barat.

Dalam temu tersebut, dihadiri oleh Rekor Universitas Papua, Wakil Rektor I, II dan III dengan membahas sejumlah persoalan di Universitas Papua.

Wakil Ketua Pokja Agama, MRP Papua Barat, Edi klaus Kirihio, Menerangkan tiga agenda dibahas terkait dengan statuta Unipa, Kepegawaian dan penganggaran yang menjadi hal utama di Universitas Papua.

Ketiga hal ini, berhubungan erat dengan akreditasi Unipa, jika tidak diperhatikan maka akan mengalami penurunan, dimana mutu universitas ini sangat penting, karena menyangkut syarat-syarat dimana mereka harus melengkapi semua persyaratan untuk menjawab tuntutan aturan pendidikan secara nasional oleh Kemensriset dalam penilaian akreditasi Unipa. Karena dalam akreditasi ini meliputi persoalan dibeberapa hal.

Hasil Pertemuan ini, akan di rekomendasikan ke Kemenriset terkait statuta Unipa dan Penerimaan Pegawai di Unipa, waktu itu penerimaan Pegawai di Unipa dari 123 orang yang masuk semua diatur dari pusat dan tidak melalui data base yang ada di Unipa. Hal ini sudah jelas merugikan orang asli Papua, lebih khusus mereka sudah lama mengabdi di Unipa, karena semua diatur Pusat, Jadi sepertinya undang-undang Otsus ini, kewenangan Gubernur, Bupati, Rektor itu semua diambil oleh Pusat".

"Karena itu, terkait dengan ini, MRP harus memberikan Rekomendasi untuk mendukung Unipa dalam hal usulan-usulan terkait dengan statuta Universitas Negeri Papua ke Biro Hukum Kementerian Riset Teknologi dan pendidikan tinggi di Jakarta, kata Edi, Usai bertatap muka dengan Pihak Universitas di Ruang pertemuan MRP Papua Barat, Senin (8/4).

Dijelaskan, MRP bukan saja memberikan rekomendasi melainkan harus membentuk semacam tim khusus atau Pansus, nantinya akan ikut mendorong, mengawal masalah ini.

Kami juga juga akan pergi bertanya dengan Kemenriset di Jakarta terkait dengan Kuota 123 penerimaan pegawai dan staf di Unipa. Alasan apa sampai tidak mengikuti data base di Unipa untuk mengakomodir tenaga honorer yang ada, hal ini merugikan sekian banyak honorer baik staf maupun tenaga pengajar Honorer di Unipa yang selama ini semacam kerja bahkti saja dan tidak diperhatikan Pemerintah Pusat.

Selain itu, dari ketiga persoalan urgent diatas, Unipa mengharapkan adanya suatu Kebijakan Khusus dari Daereh berupa Perdasi atau Perdasus yang meliputi formasi penerimaan Pegawai hingga penerimaan mahasiswa, dan SPP mahasiswa.

Dalam hal ini dibutuhkan Pemerintah Daerah, untuk memperhatikan dan memberi dukungan berupa hibah pada Universitas Papua untuk mengangkat status dan kualiatas Pendidikan tinggi ini agar bisa berjalan secara baik.

Misalnya, ada beberpa Fakultas atau kelas jauh Universitas Papua di Sorong Selatan, tidak mendapat dukungan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah Papua barat, oleh Karena itu, diharapkan Gubernur Papua barat, harus memperhatikan bagian ini, karena Universitas Papua menjadi harus Icon pendidikan di Papua Barat dan di tanah Papua.

"Kenapa sampai selama ini, penduduk Papua lebih banyak bertumpah ruah mecari pendidikan diluar tanah Papua, di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian Barat, sedangkan di Papua sini, kualitas pendidikan tetap saja mengalami penurunan dari apa yang diharapkan. Karena itu, sekolah-sekolah seperti Uncen dan Unipa ini harus mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal pembiayaaan-pembiayaan hibah.

Kalau dilihat, SPP terendah di seluruh Indonesia selama ini ada di Universitas Papua, akibatnya anggaran untuk mengangkat mutu pendidikan Unipa agak sedikit rendah. Karena selama ini, anggaran APBN terima Unipa terbatas. 

Menurut penjelasan pihak Unipa, sebagian tenaga pengajar skill dan ahli adalah tenaga Honorer dan bagaimana membayar tenaga honorer itu, apakah honorer sebagai tenaga pengajar atau ataf pegawai perlu di biayai, Apalagi fasilitas semua yang ada perlu nggaran, karena itu saya berharap pemerintah, DPR dan MRP tidak tutup mata terhadap kualitas pendidikan di Universitas Papua ini.

Saya sangat tidak setuju dengan penganggaran yang begitu besar kepada TNI atau Polri karena selama ini otsus hadir di tanah Papua adalah akibat dari mereka, karena itulah orang Papua minta Merdeka dan Otsus hadir. Jadi pemerintah harus fokus untuk lihat itu, secara kelembagaan saya tidak suka. Hari ini, saya bicara atas kapasitas saya sebagai Majelis Rakyat Palua berdasasarkan hak imunitas anggota MRP Provinsi Papua Barat, jadi saya tidak setuju jika penggaran yang begitu besar kepada Polda dan Pangdam.

Dirinya tidak setuju, hal ini semacam menciptakan anak tiri bagi orang papua, anak-anak Papua demo di unipa menangis untuk kasih turun biaya SPP Unipa. Bagi saya, harga SPP tidak diturunkan, SPP naik agar kualitas mutu pendidikan di Unipa diangkat.

SPP naik, kalau mahasiswa mau ribut, ribut di Kepala daerah Kabupaten atau kota di setiap daerah, agar diakomodir dalam Otsus. Karena setiap daerah sudah ada data base atas pembagiaan Porsi otsus ke lembaga pendidikan, asramadan sekolah untuk diakomodir dalam anggaran tersebut. Mahasiswa dari Provinsi Papua untuk terima beasiswa di Papua tidak bisa di Papua Barat, karena anggarannya terbatas.

Karena itu, diperlukan sistem pendidikan yang kuat dan sistem pendidikan tidak bisa diatur dari orang luar. Karena sebagai mahasiswa harus taat pada aturan yang ada, SPP harus naik secara bertahap dan dapat dijangkau, karena kalau kita bertahan dengan SPP rendah, maka Unipa mutu Kualitas pendidikan di utama sendiri akan mengalami penurunan.

Karena itu, butuh ditopang oleh Anggaran, Unipa dibawah naungan Kemenriset secara Vertikal dibiayai APBN, tetapi bisa di dorong agar ada regulasi bisa membantu kemajuaan pendidikan tinggi di Tanah Papua ini.


Berita Terkait