Kapolda Papua Barat Diganti, MRP PB Kecewa

Oleh Jams Aisoki

30 April 2019 10:07 1874 VIew

''Wakil Ketua Pokja Agama MRP Papua Barat, Eddy Klaus Kirihio''

Manokwari arfaknews -  Pergantian Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Rudolf Alberth Rodja, bakal digantikan Brigjen Pol. Herry Rudolf Nahak, menuai kekecewaan dialami Majelis Rakyat Papua  (MRP) Papua Barat.

MRP PB berharap pergantian Kapolda Papua Barat, bakal di gantikan putra terbaik anak papua, namun kenyataan jauh dari yang di harapkan hal ini membuat kekecawaan mendalam bagi warga asli Papua sendiri.

Hal ini di lontarkan, Wakil Ketua Pokja Agama MRP Papua Barat, Eddy Klaus Kirihio, menilai Surat Telegeram 1768/VII/2017 tentang SK penunjukan Brigjen Pol. Adolof Rodja menggantikan Brigjen Pol. Martuamin S. Siregar, sudah pernah dinilai sejumlah Tokoh dan Masyarakat di Papua, bahwasannya keputusan tersebut tidak memperhatikan hak-hak dasar OAP berdasarkan UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua.

Kapolri tidak memperhatian bagian Khusus sebagai pertimbangan Kultur, Sosial, politik dan pertimbangan laintidak diperhatikan berdasarkan amanat Otsus.

Adanya Afirmasi terkait Jabatan Strategis, di Papua dan Papua Barat, ada sejumlah anak Papua dinilai memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan Kapolda namun tidak diperhatikan

Dirinya mempertanyakan dalam bingkai Negera Kesatuan Republik Indonesia, ada apa terhadap kami di Papua, Sehingga hari ini, ada Telegram Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Nomor : ST/1202/IV/KEP/2018 tertanggal 26 April 2019, Brigjen Pol.Rudolof Alberth Rodja ditetapkan menjabat Kapolda Papua dan Brigjen Pol. Hery Rodulf Nahak sebagai Kapolda Papua Barat".

Dinilainya, Kapolda tidak memperhatikan UU RI nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berdasarkan berita viral di Publik, ada tiga putra terbaik Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat posisi sebagai Pejabat Teras di Jajaran Kepolisian Republik Indonesia, menjabat sebagai Kapolda di Papua dan Kapolda di Papua Barat, serta sebagai Wakapolda di NTT, terangnya.

Ia Pun mengkritisi, UU Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana tercantum "Dalam mengganti Pejabat Kepolisian di Daerah Papua perlu meminta Pertimbangan dari Gubernur, MRP dan DPRP di Papua dan Papua Barat agar ada pertimbangan.

Keutusan diambil kapolri mengganti Kapolda Papua Barat bukan dari OAP, dirasanya sangat ini mebuatanya kecewa dengan Keputusan ini, dinilainya adanya tindakan Nepotisme, tegas Eddy melalui rilisnya ke sejumlah awak media, minggu (28/4).

Pendirian Polda di Papua Barat, dimana Pemerintah Daerah telah memberikan dukungan luar biasa, baik dukungan moril maupun Anggaran, agar Polda Papua Barat bisa eksis di Papua Barat. Uang Rakyat telah diberikan untuk kantor Polda Papua Barat, Tetapi Kapolri tentu memperhatikan pula bagian tertentu, ungkapnya

Mewakili Rakyat Papua, MRP sangat Kecewa dengan Tindakan  diambil Kapolri, dinilainya pergantian kapolda syarat adanya Indikasi Kekelurgaan dalam Proses Penempatan ini. Ujarnya.

Kapolri tidak memihak pada kami Orang Papua, kita ada berupaya menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa, berupaya agar menghindari Kesenjangan sosial dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak terjadi ketidakadilan, bebernya.


Berita Terkait