MRP PB Bakal Gelar Sidang Adat, Prioritaskan Caleg Papua Untuk DPR RI

Oleh Jams Aisoki

02 May 2019 07:01 1878 VIew

''Wakil Ketua Pokja Adat, Eddy Claus Kirihio ''

Manokwari arfaknews.com - Berdasarkan hasil sementara perolehan suara, Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) Pileg dan Pilpres 17 April 2019 lalu, Orang Papua mendapat kuota dalam Legislatif dibawa 50 persen.

Sehingga MRP Papua Barat  sebagai Lembaga Kultur orang asli Papua, memiliki langkah strategis guna mengentaskan Kesenjangan yang ada, guna menghindari perpecahan dalam masyarakat.

Wakil Ketua Pokja Adat, Eddy Claus Kirihio mengungkapkan,  dirinya menilai, Caleg dari Senayan hingga Kabupaten/Kota Papua, dalam pemilu ini bakal didominasi Non Papua, Rabu (1/5).

Untuk menuntut  dan menduduki kursi itu, sudah otomatis sangat bertentangan dengan UU Pemilihan Umum dan peraturan KPU yang berjalan secara nasional, sehingga barang tentu MRP PB akan mengalami banyak kesulitan.

Beberapa arahan dari Ketua MRP menyampaikan pada khalayak publik Papua Barat, Pemerintah Pusat dan Daerah, Ketua KPU RI, KPU Papua Barat dan Kabupaten/kota, Bawaslu RI, Bawaslu Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Ketua-ketua partai di Pusat dan di Papua Barat, Aparat Keamanan bahwa masyarakat di Papua memiliki karateristik budaya dan Komplesitas Sosial Politik berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

Pada prinsipnya, Papua dan Papua Barat memiliki perangkat Perundang-undangan bersifat lex Specialis, sehingga undang-undang lain seharusnya taat, tetapi ada beberapa celah membuat undang-undang lain berada di atas undang-undang Otsus dan berpengaruh terhadap hak dasar orang asli Papua di tatanan kultur dan hak sosial politik, sehingga orang Papua banyak sekali mengalami kesulitan dalam menuntut haknya saat ini.

Dalam pileg ini, khusus untuk Caleg DPR RI, sudah jelas UU Otsus mengatur Calon DPR RI harus mendapat Pertimbangan dan Persetujuan dan hal itu tidak dilaksanakan oleh Partai Politik saat pendaftaran Caleg DPR RI.

Sehingga hari ini ada anggota DPR RI abadi dapil Papua Barat dari luar Papua, Sejak duduk di DPR RI sampai hari ini, tidak ada satu regulasi dari pusat mengamankan kepentingan OAP.

Adanya kordinasi antara DPR RI dengan Gubernur, DPRD dan MRP terkait dengan tindakan apa harus diambil untuk mengamankan hak dasar orang asli Papua, ungkapnya.

Dengan Keberadaan perwakilan DPR RI dari Papua Barat di pusat, agar dapat berkordinasi dengan Pemerintah Pusat dan DPR RI, melahirkan perangkat Regulasi berpihak pada orang asli Papua mengacu pada Undang-Undang Otsus.

Namun hingga saat ini, tidak ada Perpres, Permendagri atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berpihak pada orang asli Papua. Sementara sampai mereka mau turun dan mau naik lagi ini, masih saja orang-orang itu trus, sentilnya.

Kesenjangan terjadi di Papua ini pasti akan terjadi.  Sehingga di tegaskan melalui Lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, sesungguhnya berhak duduk di Kursi DPR RI adalah Orang Asli Papua, tegasnya

DPR RI Dapil Papua Barat tidak boleh diwakili orang lain selain anak papua itu sendiri, sebab nantinya di senayan itu harus terlihat wajah Nusantara.

Sekarang langkah hukum mana bakal digunakan, pasti semua orang akan katakan MRP terlambat. Sebenarnya kesalahan ini ada di DPRD, lantaran DPRD Papua Barat membuat suatu regulasi untuk menentukan kuota kursi Legislatif dari pusat sampai di Kabupaten/kota, di inginkan agar kursi DPR RI dan DPD RI harus diprioritaskan pada orang asli Papua dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

MRP adalah lembaga Kultur yang memayungi tatanan Masyarakat Adat Papua, semua kepala-kepala suku dan otoritas masyarakat adat berdasarkan mandat UU Nomor 21 tahun 2001 dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, MRP akan mengambil langkah konkrit  untuk ditempu dalam mengembalikan Marwa Otsus di Papua Barat adalah kita akan menggelar pengadilan adat dan mencabut suara orang asli Papua dalam menentukan Kursi DPR RI.

Langkah ini, untuk mengembalikan hak-hak dasar, hak kesulungan orang asli Papua. Ini komitmen MRP PB, sudah tidak ada langkah dan disaat ini, langkah tepat adalah kebijakan Politik, itu langkah harus diambil". Jelasnya

Kita tidak bisa menunggu 5 tahun lagi agar dibuat regulasi, ini langkah Alternatif, langkah Kultur untuk menyelamatkan wajah OAP dalam kesenjangan ini. Langkah ini diambil untuk menyelamatkan keberadaan Orang asli Papua dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu di harapkan pada saudara-saudara Nusantara yang lain, agar nilai Toleransi ini harus kita jaga bersama.

MRP PB menunggu hasil pleno k Kursi DPR RI dari Partai yang unggul, karena hanya 3 kursi sesuai kuota, sehingga akan kordinasi dengan Ketua-Katua Parpol di Pusat, agar merekomendasikan OAP masuk.  Tapi jelas MRP adalah lembaga Kultur masyarakat adat Papua dan atas kapasitas itu, Ketua MRP akan gelar sidang adat untuk mencabut suara Masyarakat adat agar diberikan kepada OAP.

Hal akan berkordinasi dengan Presiden, Menkopolhukam, Mendagri dan semua pimpinan Stekholder di Negara ini, sebagai upaya untuk menepis ke senjangan yang ada.

Secara khusus Caleg di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota memang agak rumit untuk dilakukan, tapi MRP PB optimis agar upaya untuk mempriorotaskan Caleg Asli Papua di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, bebernya.

Berita Terkait