Protes Pergantian Kapolda, Mahasiswa Berdemo ke DPRD Papua Barat

Oleh Jams Aisoki

04 May 2019 07:01 1194 VIew

''Aksi demo dilancarakan Mahasiswa memperotes pergantian Kapolda Papua Barat ke Kantor DPRD ''

Manokwariarfaknews - Aksi Mahasiswa terakomodir dalam Solidaritas Gerakan Mahasiswa Demokrasi Manokwari, terdiri BEM Unipa, PMKRI, GMNI dan FL2MI, melakukan aksi Longmarch dari Unipa ke Kantor DPRD Papua Barat memprotes Pergantian kapolda Papua Barat dilakukan Kapolri. Lantaran tidak mengakomodir anak papua menjadi Kapolda.

Tindakan dilakukan Kapolri melantika Kapolda Papua barat terbaru, telah melecehkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dalam aksinya, mahasiswa menolak Kapolda Papua Barat yang Baru dan menuntut agar MRP dan DPRD Papua Barat bentuk Pansus pertanyakan alasan Kapolri tidak memperhatikan UU Otsus nomor 21 tahun 2001 dalam melakukan Pergantian Kapolda Papua Barat.

Presiden Mahasiswa Unipa, Pilatus Lagoan, mengatakan Semua Instansi di Papua Barat agar tunduk dan taat pada UU RI Nomor 21 tahun 2001"

Dikatakan Rakyat Papua Kecewa, terhadap keputusan Kapolri yang telah mengecewakan masyarakat Papua, karena tidak sesuai dengan ananah Otsus, karena itu, kami meminta Kapolri harus menaati UU Otsus, serta menjelaskan alasan pembatalan janji Kapolri dalam mendudukan OAP sebagai Kapolda.

Dalam aksinya mahasiswa meminta DPRD dan MRP Papua Barat segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) meminta Kapolri  pertanggungjawabkan alsannya tidak sesuai amanat Otsus". Ujar Pilatus

Selain itu Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua, Abraham Ramar menerangkan MRP pun kecewa dengan Sikap Kapolri tidak memperhatikan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua.

MRP sangat Kecewa, ada undang-undang Otsus di Papua Barat, karena itu segala hal yang menyangkut keputusan dan kedudukan jabatan di Papua Barat seharunya dilakukan kordinasi dengan pemerintah daerah". Ucap Ramar

Anggota Fraksi Otsus, Abraham Goram menerangkan aksi mahasiswa adalah sesuatu sikap aspiratif yang wajar dalam negara domokrasi.

Sedangkan Apa disampaikan itu juga bukan kemauan mereka, melainkan amanah Undang-Undang Otsus harus dipatuhi, dimana dalam berpemerintahan dan bernegara di wilayah Otsus ini, kita tetap membawa marwah otsus ini kearah yang benar, sehingga apa disampaikan ini perlu kita sikapi tapi harus bijaksana".

Melihat kebijakan Kapolri menempatkan Kapolda non Papua di Wilayah ini, dimana telah membuat Rakyat Kecewa, bahkan Gubernur papua barat sendiri merasa Kecewa, namun ada pertimbangan dari Kapolri mungkin melihat hal lain, bagian ini perlu diluruskan, dikomunikasikan,dengan baik". Ujarnya

Selain itu belum ada Perdasus mengatur tentang Kedudukan Jabatan Kepolisian di daerah Papua Barat, namun dalam amanat Otsus Bab XIII tentang Keposian Daerah, pasal 48 ayat 5, saya pikir itu jelas. Maksudnya, Perdasus kan, aturan pelaksana, tetapikan kita mengacu kepada Rujukan undang-undangnya, itu jelas. Artinya, walapun tak ada Perdasus, namun dalam mengatur tata kelola Pemerintahan di wilayah Otonomi khusus seperti Papua, kita tetap mengacu kepada UU nomor 21 tahun 2001 tentang Pedomana Pelaksana.

Hal senada juga datang dari parlemen anak jalanan (Perjal), Ronald Mambeyouw, mengkrtisi pergantian kapolda papua barat, dimana disebutkan Negara tak hargai Otsus, pasalnya, sejauh ini sesuai hasil pantauan pihaknya dilapangan, telah jelas dan nyata bahwa Implementasi UU otsus tidak maksimal.

Penempatan kapolda Papua Barat di Janjikan Kapolri, kini tinggal Janji manis, meski ada putra terbaik papua, namun justru memlih dudukan kapolda berasl dari luar Papua, ungkpanya ternnganya.

Berita Terkait