Caleg PKPI dan PKB Ungkap Ada Money Politic Ditingkat Penyelenggara

Oleh Jams Aisoki

15 May 2019 07:01 1794 VIew

''Para Caleg utarakan kekeselanya ke penyelenggara terkait Money Politic''

Manokwari arfaknews. com - Dengan memeliki bukti rekaman Video, Caleg Dapil I Kabupaten Manokwari berasal dari PKPI menyeruduk Kantor Polres Manokwari untuk mempolisikan bukti copyan salinan Formulir C1 plano, terkait Money Politic di tingkat penyelnggara.

Caleg PKPI, Trisep Kambuaya,  ketika di temui awak media, Selasa (14/5) mengungkapkan jika dirinya merasa tidak puas atas penggelembungan suara ditingat pleno PPD, dinilainya tidak sesuai dengan hasil rekapan suara ditingkat TPS ada penggelembungan suara dilakukan secara misterius saat pleno ditingkat PPD Distrik Manokwari Barat, ungkapnya.

Dirinya ikut mengawal proses pemilu dari pleno tingkat PPD sampai ke KPU, tau persis ada beberapa kejanggalan terjadi dalam proses tersebut, bahkan seluruh saksi mengetahui ada kejanggalan terjadi dilapangan.

Sebelumnya, pekan lalu, seluruh Partai Politik Kontestan Pemilu minta ke KPU untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara dapil 1 dan 2 di Kabupaten Manokwari, namun keesokan hari, KPU beralasan sudah tak bisa dibuka kembali, pasalnya sudah sesuai mekanisme.

Harusnya PPD menerima kondisi permintaan Partai, karena mereka itu penyelenggara, ini hajat pemilu agar tidak terdapat kecurangan dalam demokrasi, Ujarnya

Kejanggalan terjadi dibeberapa TPS, adalah C1 salinan berbeda dengan C1 Plano. serta ada tiga TPS, didalamnya C1 Plano tidak didapati dalam kotak bersegel tersebut, harusnya ketika Kotak diangkat dari TPS, C1 satu Plano sudah paket di dalam.

Diduga ada kerja sama penyelenggara dalam penggelembungan suara pada caleg-caleg tertentu. dirinya sendiri telah menelusuri kejanggalan ini, dengan menemukan bukti C1 Plano telah diperbanyak (Foto Copy) di Tokoh Suri Bakeri oleh KPU Manokwari, dan bukti rekamannya ada di saya" Ungkapnya

Pertanyaannya apa tujuan KPU memperbanyak C1 plano. Setaunya, dalam satu TPS tidak lebih dari satu C1 planonya, kalau lebih maka ada indikasi permainan, ini dibuktikan dalam video memperbanyak (Foto Copy) C1 Plano, bukti untuk kami mengadu ke Bawaslu dan sampai ke tingkat DKPP, serta mengadu ke semua pihak supaya jelas, terangnya.

Diyakini ada permainan penggelembungan Suara pada Caleg lain, dimainkan Ketua PPD bersama bersama operator data tingkat PPD Distrik Manokwari Barat dan tindakan ini sangat merugikan para caleg, Kesalnya.

Ada caleg suaranya kurang di tingkat TPS, namun ketika di Plenokan di PPD suaranya cukup signifikan sampai 2.000 suara. para saksi sudah lakukan protes, tapi PPD sendiri beralasan capek dan sudah larut malam dan sebagainya, sudah diduga ada kejanggalan itu, makanya sewaktu di KPU meminta agar dihitung ulang, namun KPU tidak merespon permintaan itu.

Inikan hajatnya partai politik dan partai kalau minta untuk lakukan perhitungan ulang, harusnya direspon, sedangkan di Maybrat dilakukan, kenapa Manokwari diminta hanya dapil I dan II tidak bisa. Kami akan gugat terus masalah ini, agar ada kejelasan, terangnya.

Selanjutnya Caleg DPR RI, Dapil Papua Barat, Partai PKB, Irene Manibuy menerangkan ada dugaan Money politik kuat dalam Proses pemilu berlangsung olehoknum caleg. Sedangkan disatu pihak sudah ada aturan mengatur tentang Money politik dan sudah jelas sanksinya tegas, yakni didiskualislfikasi.

Walaupun demikian, saat pemilihan berlangsung ada oknum caleg jual-beli suara di Masyarakat, dimana harga per suara berkisar dari Rp 50.000 hingga Rp. 1.000.000,persuara

Tindakan ini tidak hanya dalam jula beli suara, mala tindakan ini berlanjut lagi saat perhitungan suara di tingkat Distrik PPD dan KPU maka surat di C1 plano tidak sesuai diplenokan.

Bukti data telah dikantongi, tentang aktivitas jual beli suara di masyarakat dan akan diusulkan, usai pleno sebab dirinya punya C1,diketahui kalau ternyata di PPD ada oknum caleg membeli suara di tingkat PPD Rp. 50.000 juta". Klaimnya

Sangat disesalkan, Bawaslu dimana, Panwas dimana, tidak mencegah perintah undang-undang, berbanding terbalik dengan di daerah lain, Money politik dilihat langsung ditangkap, diborgol, di penjara sampai ada bupati main uang untuk amankan istrinya juga di tangkap, tapi di Papua Barat tidak ada, tidak ada tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perintah undang-undang.

Tindakan jual-beli suara harusnya diskualifikasi dan hal tersebut sudah menjadi rahasia umum.dirinya heran, Panwas diam seribu bahasa, Bawaslu diam, apakah mereka juga sudah dibayar, kesalnya.

Secara pribadi dan atas nama orang Papua mengutuk keras para pelaku-pelaku jual beli suara ke Masyarakat ada di Tanah Papua saat pemilu.

Dinilainya bukan aturan lemah melainkan penyelenggara lemah, dimana aktifitas Bawaslu, Panwas sampai di daerah lain, ditangkap di Papua Barat tidak ada, bebernya.

Berita Terkait