Tak Direspon, Pendemo Serahkan Peti Mati ke Kantor Gubernur Papua Barat

Oleh Jams Aisoki

15 May 2019 07:01 1174 VIew

''Penyerahan peti mati ke Kantor Gubernur Papua Barat di terima Biro Humas''

Manokwari arfaknews.com – Setelah dua hari melakukan aksi Demostrasi Damai tuntut hak politik orang asli Papua di Kantor DPRD dan MRP Papua Barat, peti mati yang di usung akhirnya diserahkanKantor Gubernur Papua Barat di arfai, melalui Biro Humas .

kedatangannya ke kantor Gubernur Papua Barat, pendemo berharap agar dapat bertemu langsung dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, untuk menyerahkan sejumlah aspirasi termuat dalam Peti Mati tersebut.

bahkan Para pendemo, sempat menduduki Kantor DPRD Papua Barat, serta melakukan Tarian Tumbuh Tanah semalaman menunggu Fajar menyingsing agar dapat bertatap muka langsung dengan Gubernur, namun justru Gubernur tak kunjung datang.

Masa sempat kecewa dan melakukan aksi pemalangan terhadap Kantor DPRD dan MRP Papua Barat, guna menunggu Kehadiran Gubenur. namun tidak ada respon dari Gubenur.

Penanggung Jawab Aksi, Obeth Ayok bernada kesal, memerintahkan para pendemo untuk mengantarkan Peti mati Otsus dengan sejumlah atribut Aspirasi masa ke Kantor Gubernur Papua Barat Arfai Manokwari.

Setibanya di Kantor Gubernur, Kabiro Humas Papua Barat, Yohanes Nauw bersama beberapa Staf Humas menyambut Kahadiran masa yang mengusung Peti Mati didalamnya berisi Selembar Pernyataan Sikap, Maklumat Hak Politik Orang Papua dan Satu Buah Kitab UU RI Nomor 21 Tahun 2001.

Mereka menuntut agar dibuatlah sebuah perdasus agar bisa memberikan afirmasi politik terhadap hak-hak Politik orang asli Papua sebagaimana dicantumkan dalam amanat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khsus Papua.

UU Otsus telah memberikan porsi khusus pada OAP dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Papua Barat. serta meski otsus sudah bergulir sekian tahun di Papua, namun belum memberikan pemenuhan rasa keadilan bagi Masyarakat Papua.

Serta pendemo menolak hasil pemilihan Umum, se-Kabupaten/Kota di Papua Barat dan menuntut Parpol harus memprioritaskan anak asli Papua duduk di Parlemen berdasarkan amanat Otsus pasal 28.

Atas nama Rakyat Papua dibawa kordinir Parlemen Jalanan, dengan tegas mengembalikan UU RI nomor 21 tahun 2001 ke pemerintahan pusat, menurut fakta saat ini orang Papua tak miliki masa depan dalam bingkai NKRI, apabila aspirasi tidak diindahkan pihaknya akan menduduki kantor KPU" Ucap Ronal Mambieuw

Usai membaca pernyataan sikap, Masa mengisinya dalam peti mati dan menyerahkan bersamaan dengan sebuah krans Bunga bertuliskan. Turut berduka Cita pada PPD dan KPU se-Papua Barat tahun 2019.

 

Berita Terkait